Sumbawanews.com,- Rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiyanti Putri Wardhana, berlangsung tegang di ruang rapat Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Ketua Komisi VII, Saleh Daulay, tak segan menyuarakan kekecewaannya lantaran Menpar tak menyapa dirinya saat memasuki ruang rapat—meski sempat menyapa anggota lain seperti Lamhot Sinaga.
“Saya masuk terlambat hanya tiga sampai empat menit, bukan jam-jaman. Tapi tidak disapa. Yang disapa malah Pak Lamhot: ‘Selamat datang, Pak Lamhot.’ Saya pikir, apa salah saya sama Bu Menteri?” ujar Saleh, yang juga Wakil Ketum PAN, dengan nada tegas namun tetap mengedepankan kearifan lokal.
Politikus asal Sumatera Utara itu menegaskan, sikap itu bukan soal egosentris, tapi soal etika dan penghormatan dalam tata cara berdemokrasi. “Orang Medan itu apa adanya. Kalau tidak disapa, ya dirasakan. Bukan karena dendam, tapi karena nilai kemanusiaan yang harus dijaga, apalagi di ruang publik seperti ini.”
Kritik Saleh tak berhenti di sana. Ia menyoroti ketimpangan penyerapan anggaran Kemenparekraf yang hampir mencapai Rp450 miliar. Menurutnya, sejumlah kedeputian justru kehabisan dana di pertengahan tahun, seolah-olah “tidak perlu kerja lagi.” “Di kementerian lain, uang habis untuk bangun sekolah, beli buku, atau obat. Tapi di pariwisata, uang keluar—tapi kapan kembali? Ini yang harus dijelaskan,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan fenomena wisata belanja yang kian marak akibat pelemahan rupiah. Wisatawan dari Singapura dan Malaysia, katanya, kini tak hanya datang ke Batam, tapi juga Jakarta dan Bandung—bukan untuk menikmati budaya, tapi memanfaatkan selisih kurs. “SGD 1 sudah Rp14.000. Ini menggembirakan bagi pedagang, tapi jadi dilema bagi fondasi ekonomi nasional. Apa kita ingin jadi pasar murah, atau negara yang mandiri?”
Saleh juga menyindir kebiasaan Menpar yang kerap membagikan aktivitas kunjungan ke daerah lewat media sosial—yang menurutnya justru lebih banyak viral daripada berdampak ekonomi. “Saya nggak cari, tapi postingan Ibu langsung muncul di HP saya. Saya senang, tapi apa ini esensial? Apa kunjungan ke Sumbar pakai baju adat bisa meningkatkan PAD?”
Respons dari anggota Komisi VII lain, Putra Nababan, turut memperkuat nada kritik. Ia menyoroti rencana Menpar yang hendak meninggalkan rapat karena urusan lain. “Pak Ketua punya empati, tapi kita juga punya hak konstitusional untuk mendalami. Apakah layak rapat berjalan tanpa menterinya?”
Widiyanti Putri Wardhana, yang tetap tenang, merespons dengan sikap profesional. Ia mengaku telah mencatat semua masukan dan berjanji akan menjawab secara komprehensif dalam rapat lanjutan pada 17 Juni mendatang, yang akan membahas anggaran 2027. “Saya terima kasih atas semua masukan. Kami akan sampaikan jawaban secara lengkap, baik lisan maupun tertulis,” ujarnya sebelum meminta izin meninggalkan ruang rapat.
Dalam suasana yang penuh dinamika, rapat itu bukan sekadar soal sapaan atau kebiasaan. Ia menjadi cermin betapa hubungan antarlembaga negara—meski berbeda cabang—harus dibangun di atas rasa saling menghormati, transparansi, dan tanggung jawab yang nyata.
Di tengah tuntutan ekonomi yang kian berat, etika kecil seperti menyapa pun bisa jadi indikator besar dari kualitas kepemimpinan.
