Sumbawanews.com,- Kepala Staf Presiden Dudung Abdurachman mengonfirmasi bahwa pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait dugaan praktik jual beli titik dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Informasi itu, kata Dudung, telah sampai ke Presiden Prabowo Subianto, yang langsung menanggapi dengan tindakan tegas.
“Saya pun dapat informasi seperti itu,” ujar Dudung usai mengikuti rapat kerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/6). Ia menegaskan, Presiden telah lama mendengar laporan tentang penyimpangan di lingkungan BGN dari berbagai sumber, dan tidak membiarkan hal itu berlarut-larut.
Prabowo, lanjut Dudung, menekankan bahwa program MBG — yang bertujuan memenuhi gizi anak-anak sekolah — harus berjalan tanpa cela. “Ini uang rakyat. Harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Tidak boleh ada yang mengambil keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan,” tegasnya.
Pencopotan Dadan, menurut Dudung, bukan sekadar bentuk hukuman, tapi langkah strategis untuk membersihkan struktur manajemen BGN. Presiden ingin program ini tidak hanya efektif dalam distribusi makanan, tetapi juga transparan dalam tata kelolanya. “Tidak ada ruang untuk kecurangan. Sistemnya harus kedap, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujar Dudung.
Ia menambahkan, langkah selanjutnya adalah audit internal mendalam dan pengawasan ketat di lapangan. “Saya akan turun sendiri ke lokasi. Jika ada temuan, saya akan sampaikan ke publik. Saya tidak punya beban,” ucapnya tegas.
Pencopotan Dadan terjadi setelah Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN terkait dugaan penjualan jatah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada pihak ketiga. Sejumlah karyawan BGN dikabarkan dilarang masuk gedung selama operasi berlangsung, sementara penyidik pidana khusus terus mengusut aliran dana dan dokumen yang diduga dipalsukan.
Dudung menegaskan, Presiden tidak hanya ingin anak-anak Indonesia mendapat makanan bergizi, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk program ini benar-benar sampai ke penerima yang tepat — tanpa disedot oleh kepentingan pribadi.
“Ini soal kepercayaan rakyat. Jika program sebaik ini saja disalahgunakan, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan retak,” katanya.
Pemerintah kini berkomitmen memperbaiki tata kelola BGN secara menyeluruh, termasuk merevisi mekanisme pengadaan, memperkuat sistem pelaporan, dan melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan. Langkah ini menjadi ujian awal bagi pemerintahan Prabowo dalam menegakkan integritas di level birokrasi teknis.
