Sumbawanews.com,- Ketua DPP PSI Bestari Barus menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak pernah secara terbuka menyatakan dukungan politik kepada PSI selama masa jabatannya, meskipun partai tersebut dipimpin oleh putranya, Kaesang Pangarep. Pernyataan ini merespons komentar dari PDIP yang menyebut Jokowi gagal membawa PSI masuk parlemen saat menjabat.
Bestari menjelaskan, sikap Jokowi saat itu sengaja dijaga sebagai bentuk negarawanisme. “Beliau tidak pernah menyatakan dukungan ke PSI, karena ingin menjaga stabilitas politik nasional. Itu pilihan sadar, bukan ketidakmampuan,” ujar Bestari kepada CNN Indonesia, Kamis (28/5).
Menurutnya, ketiadaan dukungan publik itu justru membuat efek ekor jas (coattail effect) dari popularitas Jokowi mengalir ke PDIP—partai lama tempat Jokowi bernaung sebelum membangun PSI. “Yang tidak disadari oleh sebagian pihak, saat Jokowi masih presiden, dukungan elektoral jatuh ke partai lamanya, bukan ke PSI. Itu logika politik yang sederhana,” tambahnya.
Namun, Bestari menekankan bahwa situasi kini berubah. Jokowi, kata dia, telah berulang kali menyatakan niatnya untuk aktif mendukung PSI pasca-presidensi. “Sekarang beliau terang-terangan ingin membantu. Bahkan pemilih yang sebelumnya diam—silent voters—mulai berpikir ulang: ‘Oh, ternyata Pak Jokowi sekarang di PSI.’”
Pernyataan ini bertolak belakang dengan respons PDIP yang disampaikan juru bicara Guntur Romli beberapa hari sebelumnya. Guntur menyatakan bahwa karena Jokowi gagal membawa PSI lolos ke parlemen saat menjabat, maka dukungannya kini—sebagai warga biasa—tidak akan berdampak signifikan. “Logikanya sederhana: waktu jadi presiden saja tidak mampu, apalagi sekarang tidak jadi apa-apa,” katanya.
PSI menanggapi dengan menegaskan bahwa konteks politik berubah. Dukungan Jokowi kini bukan lagi sebagai kepala negara yang harus netral, melainkan sebagai ayah Kaesang dan tokoh publik yang ingin memberi kontribusi politik secara terbuka. “Ini bukan soal kekuasaan, tapi soal kepercayaan. Dan kepercayaan itu mulai bergerak,” ujar Bestari.
Kedua pihak—PSI dan PDIP—kini berada di garis depan perdebatan politik yang semakin panas menjelang Pemilu 2029. Sementara PDIP berpegang pada rekam jejak masa lalu, PSI justru menaruh harapan pada perubahan narasi dan dinamika baru yang dibawa oleh Jokowi pasca-presidensi.
