Sumbawanews.com,- Di ambang perayaan 500 tahun berdirinya Jakarta, Partai Perindo mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk merefleksikan arah pembangunan kota yang selama ini cenderung berpusat pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tanpa cukup memperhatikan keadilan ruang dan partisipasi warga. Diskusi publik bertajuk “499 Tahun Jakarta dan Pandangan Partai Perindo” yang digelar DPW Partai Perindo DKI di Mampang Prapatan, Selasa (23/6/2026), menjadi wadah kritis untuk menyoroti ketimpangan ini.
Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Manik Marganamahendra, menegaskan bahwa Jakarta tidak bisa lagi dibangun hanya dengan angka-angka GDP atau proyek-proyek megah. “Kota ini harus menjadi ruang hidup yang adil, tempat setiap warga—baik yang tinggal di kawasan kumuh maupun di cluster elit—merasa punya suara, punya hak, dan punya peran dalam menentukan masa depannya,” ujar Manik.
Menurutnya, partisipasi warga bukan sekadar formalitas seperti forum kelurahan atau survei online. Ia menekankan perlunya ruang dialog yang hidup, berkelanjutan, dan benar-benar mengakomodasi suara-suara marginal: pedagang kaki lima, nelayan pantai utara, buruh pabrik di kawasan industri, hingga komunitas adat yang masih bertahan di tengah urbanisasi masif. “Pembangunan yang tidak melibatkan rakyat adalah pembangunan yang rapuh. Ia bisa berdiri, tapi tidak bisa bertahan,” tegasnya.
Diskusi itu juga menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan sejarah Jakarta sebagai fondasi kebijakan masa depan. Dari masa Sunda Kelapa hingga Batavia, dari era kolonial hingga pasca-reformasi, kota ini pernah menjadi pusat peradaban yang dinamis karena mampu menyerap keberagaman. “Kita tidak perlu menciptakan kota dari nol. Kita cukup mengembalikan esensi Jakarta sebagai kota yang inklusif, yang menghargai perbedaan, dan yang memberi ruang bagi setiap kelompok untuk berkembang,” ujar salah satu narasumber dari kalangan akademisi yang hadir.
Dalam konteks menjelang usia setengah milenium, Partai Perindo menyerukan transformasi paradigma pembangunan: dari yang berorientasi pada proyek fisik menuju pembangunan berbasis hak sosial-ruang. Artinya, akses terhadap air bersih, transportasi terjangkau, ruang terbuka hijau, dan kepastian hukum bagi penghuni kumuh harus menjadi indikator utama keberhasilan, bukan jumlah jalan layang atau gedung pencakar langit.
Dengan demikian, tantangan terbesar Jakarta bukan lagi soal seberapa cepat ia tumbuh, melainkan seberapa adil ia membagi kesempatan. Di usia 500 tahun, Jakarta tidak perlu menjadi kota yang paling modern—tapi harus menjadi kota yang paling manusiawi.
