Sumbawanews.com,- Pemerintah Kota Solo menuai kritik dari Partai Gerindra setelah memasang sejumlah baliho ucapan selamat ulang tahun ke-65 kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di tujuh titik strategis kota. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto, menyatakan kekecewaannya karena perlakuan serupa tidak diberikan kepada Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto, yang juga merupakan kader partai tersebut.
“Kenapa saat Pak Prabowo tidak ada ucapan? Ini membuat saya kecewa. Wali Kota Respati Ardi sendiri adalah kader Gerindra. Jika ada apresiasi untuk Pak Jokowi, mengapa tidak juga untuk Pak Prabowo?” ujar Ardianto di Gedung DPRD Solo, Senin (22/6).
Baliho-baliho tersebut terpampang di sepanjang jalan utama, termasuk di Jalan Dr. Wahidin, Purwosari, Laweyan. Setiap baliho menampilkan foto Jokowi mengenakan kemeja putih, disertai logo Pemerintah Kota Surakarta dan logo “Solo The Spirit of Java”, dengan tulisan: “Pemerintah Kota Surakarta mengucapkan 21 Juni 2026 Selamat Ulang Tahun ke-65 Bp. Ir. H. JOKO WIDODO PRESIDEN KE-7 RI.”
Ardianto menegaskan, ia tidak bermaksud menuduh ada motif politik di balik pemasangan baliho itu. Namun, ia berencana mengklarifikasi secara langsung dengan Wali Kota Respati Ardi terkait penggunaan anggaran APBD dalam pembuatan baliho tersebut. “Nanti saya tanyakan pribadi ke Mas Wali. Kita ingin pastikan ini sesuai aturan dan tidak menyalahi prosedur,” katanya.
Menanggapi kritik itu, Wali Kota Solo Respati Ardi menjawab singkat dan tegas. Menurutnya, baliho itu murni bentuk apresiasi terhadap jejak kepemimpinan Jokowi saat menjabat sebagai Wali Kota Solo periode 2005–2012, yang dianggap membawa transformasi besar bagi kota tersebut.
“Iya, ini bentuk apresiasi. Perubahan drastis di Solo terjadi di era beliau. Pembangunan infrastruktur, revitalisasi kawasan, hingga peningkatan citra kota—semua itu tidak bisa dilupakan. Ini penghargaan atas kontribusi beliau sebagai Wali Kota ke-16 dan Presiden ke-7,” ujar Respati.
Ketika ditanya mengapa tidak ada ucapan serupa untuk Presiden Prabowo Subianto, Respati hanya menjawab, “Lah, ulang tahunnya beliau (Jokowi), gimana?”
Pernyataan itu memperkuat narasi bahwa keputusan Pemkot Solo bersifat personal dan berbasis momen, bukan politis. Namun, bagi Gerindra—yang kini memimpin pemerintahan nasional—keputusan itu dianggap sebagai sinyal yang membingungkan, terutama mengingat posisi Wali Kota Solo sebagai bagian dari struktur partai yang sama dengan Presiden Prabowo.
Kritik ini membuka diskusi lebih luas tentang batas antara apresiasi pribadi dan penggunaan sumber daya publik dalam konteks politik. Apakah sebuah kota boleh merayakan mantan pemimpinnya, meski kini ia bukan lagi pejabat? Dan jika ya, apakah keadilan simbolis juga harus diberikan kepada pemimpin yang sedang memimpin negara?
Pertanyaan-pertanyaan itu kini menanti jawaban dari Pemkot Solo—dan mungkin, dari seluruh pemerintah daerah yang berada di bawah naungan partai yang sama dengan presiden.
