Sumbawanews.com,- Jakarta – Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta Selatan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan kekhawatiran mendalam atas kemunduran demokrasi di Indonesia. Dalam pidatonya sebagai inspektur upacara, Hasto menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar demokrasi—yang menjadi jiwa Pancasila—kini semakin terkikis oleh praktik kekuasaan yang sentralistik dan otoriter.
“Kita menyaksikan demokrasi politik dan ekonomi yang seharusnya menjamin keadilan dan partisipasi rakyat, berubah menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan,” ujar Hasto. Ia menilai, sistem hukum yang seharusnya menjadi penjaga keadilan justru cenderung tunduk pada kepentingan politik, sehingga aparat penegak hukum bertransformasi menjadi instrumen kekuasaan, bukan pelindung hak warga negara.
PDIP, lanjut Hasto, melakukan refleksi mendalam pasca Pemilu 2024. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu secara terbuka meminta maaf kepada rakyat atas perubahan watak kekuasaan yang terjadi dalam tubuhnya sendiri—akibat ambisi politik yang mengalahkan prinsip. “Kami menyadari, ketika kekuasaan menjadi tujuan, bukan sarana untuk melayani, maka kita telah melanggar semangat Pancasila,” tegasnya.
Hasto menekankan, tanpa supremasi hukum yang tegak dan independen, bangsa ini tidak akan mampu membangun fondasi politik yang kokoh maupun sistem ekonomi yang berkeadilan. Kriminalisasi terhadap lawan politik, penyalahgunaan aparat hukum, dan pengabaian prosedur demokratis bukan sekadar pelanggaran teknis—melainkan serangan terhadap identitas bangsa.
“Pancasila bukan sekadar simbol yang dipajang di ruang rapat. Ia adalah kompas moral yang harus mengarahkan setiap kebijakan, setiap keputusan, setiap tindakan pemerintah,” tandasnya.
Upacara yang berlangsung khidmat itu dihadiri sejumlah kader PDIP dan tokoh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Hasto menyerukan kembali penghidupan nilai-nilai luhur Pancasila—terutama keadilan sosial, kerakyatan, dan kemanusiaan—sebagai benteng terakhir melawan degradasi demokrasi.
Dengan nada serius, ia mengingatkan: “Jika kita biarkan demokrasi menjadi sekadar ritual elektoral, maka kita akan kehilangan hakikat negara ini: milik rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”
