Sumbawanews.com,- Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra memberikan respons tegas terhadap seruan “Reformasi Jilid II” yang menjadi narasi utama aksi mahasiswa di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6). Dalam kesempatan usai rapat di Komisi I DPR, Herindra menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah gelombang demonstrasi yang diprediksi bakal besar.
“Yang paling penting, kita semua harus menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi bangsa ini,” ujar Herindra, menegaskan bahwa kestabilan sosial dan politik menjadi prioritas utama pemerintah dan aparat keamanan.
Aksi yang diorganisir oleh Federasi BEM se-Indonesia itu menyerukan lima tuntutan utama: penghentian pemborosan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, pembatalan program MBG serta Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisasi sipil, dan permintaan agar Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui kesalahan kebijakan pemerintah.
Ketua BEM Universitas Indonesia, Anandaku Dimas Rumi, memastikan seluruh BEM fakultas UI akan turun ke jalan, didukung oleh BEM dari IPB, Universitas Pancasila, Gunadharma, dan sejumlah simpul pergerakan nasional yang telah melakukan konsolidasi di Kampus Ul. “Estimasi massa akan sangat besar. Ini bukan sekadar aksi kampus, tapi gerakan rakyat yang terkoordinasi,” ujar Dimas.
Meski istilah “Reformasi Jilid II” menjadi simbol politik dalam orasi massa, Herindra menolak memperkeruh suasana dengan memperdebatkan label tersebut. “Apakah ini akan jadi Reformasi Jilid II atau tidak, itu bisa jadi retorika. Yang penting, kita jangan sampai terjebak dalam polarisasi,” katanya.
Pernyataan Herindra sejalan dengan sikap Istana yang sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik konstruktif, tetapi tegas menolak segala bentuk upaya menggoyang stabilitas negara. Sementara itu, aparat keamanan telah mengerahkan pasukan di sejumlah titik strategis, termasuk sekitar Bundaran HI, Gedung DPR, dan kantor pemerintahan pusat, sebagai langkah pencegahan.
Dalam konteks sejarah, istilah “Reformasi Jilid II” merujuk pada harapan sebagian kalangan agar momentum perubahan politik tahun 1998—yang menggulingkan Orde Baru—dikembangkan ulang untuk menyelesaikan akar masalah struktural di Indonesia: korupsi, ketimpangan ekonomi, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Namun, hingga kini, pemerintah belum memberikan respons formal terhadap kelima tuntutan tersebut. Yang jelas, di tengah suhu politik yang memanas, peran BIN sebagai pengawas ancaman keamanan nasional semakin krusial—bukan hanya dalam mengamankan jalannya aksi, tapi juga dalam mencegah manipulasi narasi yang bisa memicu konflik lebih luas.
Aksi massa yang berlangsung damai hingga malam hari menjadi indikator bahwa, meski tuntutan keras dilontarkan, keinginan untuk perubahan tetap berjalan dalam koridor demokrasi.
