Sumbawanews.com,- Politikus Gerindra Sugiat Santoso menegaskan, penggunaan dana Banpres (Bantuan Presiden) untuk pengadaan hewan kurban bukanlah kebijakan baru di era Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, praktik ini telah menjadi tradisi berkelanjutan sejak pemerintahan sebelumnya, sebagai bentuk kehadiran negara dalam momen keagamaan yang penuh makna sosial.
“Ini bukan hal yang aneh atau kontroversial. Presiden-presiden sebelumnya juga menggunakan APBN untuk membeli sapi dan kambing kurban, lalu menyalurkannya kepada masyarakat kurang mampu di berbagai penjuru negeri,” ujar Sugiat kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).
Ia menekankan bahwa anggaran negara yang dialokasikan untuk kegiatan sosial, termasuk kurban, adalah bagian dari tanggung jawab kepala negara dalam memperkuat solidaritas kebangsaan. “Presiden bukan hanya simbol negara, tapi juga pemimpin yang harus hadir di tengah rakyat—terutama saat momen seperti Idul Adha, ketika kebahagiaan berbagi daging kurban menjadi hak dasar bagi yang tak mampu.”
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro sebelumnya juga membantah tudingan bahwa dana Rp100 miliar untuk 1.098 ekor sapi kurban tahun ini bersifat politis atau pribadi. Ia menegaskan, penyaluran hewan kurban dari Presiden adalah bagian dari program bantuan sosial rutin yang telah berjalan bertahun-tahun. “Tujuannya sederhana: agar setiap keluarga, terutama di daerah terpencil, bisa merasakan kegembiraan menyembelih hewan kurban bersama komunitasnya.”
Juri menambahkan, hewan kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat, tanpa satu pun untuk kepentingan pribadi. Bahkan, Presiden tetap berkurban secara pribadi menggunakan dana sendiri, dan dagingnya pun dibagikan kepada warga sekitar.
Sugiat menambahkan, Banpres tidak hanya digunakan untuk kurban. Dana tersebut juga menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di daerah tertinggal. “Jangan lihat hanya pada bentuknya—sapi atau kambing. Lihat pada dampaknya: ribuan keluarga yang bisa makan daging, anak-anak yang bisa merayakan Idul Adha tanpa rasa kekurangan, dan nilai kebersamaan yang terjaga.”
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap sejumlah pihak yang mempertanyakan legalitas dan niat di balik penggunaan APBN untuk kurban. Namun, baik dari sisi pemerintah maupun partai pendukung, penekanan utama tetap pada aspek kemanusiaan: bahwa negara hadir, bukan hanya lewat kebijakan, tapi juga lewat tindakan nyata yang menyentuh hati rakyat.
