Sumbawanews.com,- Di Tepi Barat yang diduduki, hanya sekitar setengah dari lulusan universitas yang berhasil menemukan pekerjaan layak. Namun, angka yang suram itu tak menghentikan semangat generasi muda Palestina untuk terus mengejar pendidikan tinggi—bahkan saat mereka merayakan kelulusan dengan harapan yang masih menyala.
“Saya lulus dengan predikat cum laude, tapi sampai sekarang belum ada yang menerima lamaran saya,” kata Rana Abu Samra, 23, lulusan hukum dari Universitas Al-Quds di Ramallah. Ia duduk di teras rumah orang tuanya, menatap layar ponselnya yang penuh dengan notifikasi lowongan kerja—semuanya berakhir dengan pesan “tidak terpilih.”
Krisis ketenagakerjaan di Tepi Barat bukan sekadar masalah ekonomi, tapi krisis identitas. Dengan tingkat pengangguran pemuda mencapai lebih dari 40 persen—menurut data Badan Pusat Statistik Palestina—ribuan lulusan perguruan tinggi terpaksa menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk mendapatkan posisi yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Banyak yang akhirnya menerima pekerjaan sementara sebagai guru privat, penjual online, atau bahkan pengemudi ojek, meski latar belakang akademis mereka jauh lebih tinggi.
“Kami tidak menuntut gaji tinggi. Kami hanya ingin kesempatan yang adil,” ujar Mahmoud Nasser, 25, lulusan teknik informatika yang kini bekerja paruh waktu di sebuah kafe di Hebron. “Tapi ketika pemerintah dan investor asing enggan membangun ekonomi yang berkelanjutan, apa yang bisa kami lakukan selain bertahan?”
Pembatasan pergerakan akibat kebijakan pendudukan, pembatasan akses ke pasar Israel, dan ketidakstabilan politik terus menghambat pertumbuhan sektor swasta. Investasi asing enggan masuk, sementara bantuan internasional lebih banyak dialokasikan untuk layanan dasar daripada penciptaan lapangan kerja jangka panjang.
Namun, di tengah keputusasaan, muncul semangat inovasi. Sejumlah pemuda memulai usaha mikro berbasis digital—dari aplikasi edukasi hingga produk kerajinan tangan yang dijual ke pasar global. “Kami tidak menunggu izin untuk berusaha. Kami menciptakan jalan sendiri,” kata Fatima Khalil, pendiri platform e-commerce yang memasarkan produk UMKM Palestina ke Eropa.
Pemerintah Otoritas Palestina mengakui masalah ini sebagai prioritas nasional. Menteri Pekerjaan, Nabil Abu Rudeineh, mengatakan pihaknya sedang mengembangkan program pelatihan vokasional dan kemitraan dengan sektor swasta, meski ia mengakui bahwa “tanpa perubahan mendasar dalam kondisi pendudukan, upaya kami akan terbatas.”
Bagi generasi muda Tepi Barat, kelulusan bukan akhir dari perjuangan—tapi awal dari perlawanan yang tenang namun tak kenal menyerah. Mereka tetap belajar, tetap melamar, tetap berharap. Karena bagaimanapun juga, pendidikan adalah satu-satunya kekuatan yang tak bisa diduduki.
