Sumbawanews.com,- Mayoritas warga Swiss menolak usulan pembatasan populasi nasional hingga 10 juta jiwa dalam referendum nasional yang digelar pada 14 Juni 2026. Hasil resmi sementara dari Dewan Federal Swiss menunjukkan 54,79 persen pemilih menolak proposal tersebut, sementara 45,21 persen mendukungnya, dengan tingkat partisipasi mencapai 58,86 persen.
Usulan yang diajukan oleh Partai Rakyat Swiss (SVP) bertujuan membatasi pertumbuhan penduduk agar tidak melebihi angka 10 juta hingga tahun 2050, dengan alasan tekanan terhadap infrastruktur perumahan, transportasi, dan layanan publik yang semakin membeludak. Namun, pemerintah dan parlemen secara tegas merekomendasikan penolakan, dengan alasan bahwa migrasi tetap menjadi tulang punggung perekonomian dan keberlanjutan sistem jaminan sosial negara.
Pemerintah memperingatkan bahwa penerapan batas populasi berpotensi memicu keluarnya Swiss dari perjanjian kebebasan bergerak dengan Uni Eropa—langkah yang dikhawatirkan akan merusak hubungan diplomatik dan ekonomi bilateral yang telah dibangun selama puluhan tahun. Saat ini, populasi Swiss berada di sekitar 9,1 juta jiwa, dengan pertumbuhan utama didorong oleh imigrasi.
Penolakan paling kuat tercatat di kanton-kanton berbahasa Prancis: Jenewa, Vaud, Neuchâtel, dan Jura, di mana lebih dari 60 persen pemilih menolak usulan itu. Di sisi lain, wilayah berbahasa Jerman dan Italia menunjukkan dukungan lebih seimbang, mencerminkan perbedaan pandangan antara daerah perkotaan yang terbuka terhadap keragaman dan daerah pedesaan yang lebih khawatir akan perubahan demografis.
Dalam referendum yang sama, warga Swiss juga menyetujui revisi Undang-Undang Dinas Sipil Federal yang membatasi perpindahan warga dari dinas militer ke dinas sipil. Dengan dukungan 52,46 persen, kebijakan ini bertujuan mempertahankan kapasitas pertahanan nasional di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di Eropa. Namun, keputusan ini ditolak di sejumlah kanton besar seperti Zurich, Basel-Stadt, dan Jenewa, menunjukkan ketegangan antara kebutuhan pertahanan dan hak individu atas pilihan pengabdian.
Hasil referendum ini menggambarkan paradoks yang khas dalam politik Swiss: masyarakat yang secara konsisten mempertahankan keterbukaan terhadap migrasi demi kebutuhan ekonomi, sekaligus menuntut penguatan kedaulatan dan keamanan nasional. Dalam dunia yang semakin terpecah oleh isu batas-batas, Swiss tetap memilih jalan tengah—menolak penutupan, tapi tidak mengabaikan kekhawatiran akan keberlanjutan.
