Sumbawanews.com,- Kementerian Luar Negeri India, Amerika Serikat, Australia, dan Jepang mengumumkan rencana bersama untuk mengembangkan infrastruktur pelabuhan di Fiji, sebuah negara kepulauan strategis di Pasifik, menyusul pertemuan tingkat menteri di New Delhi pekan lalu. Inisiatif ini, di bawah naungan aliansi Quadrilateral Security Dialogue (Quad), menjadi langkah pertama mereka dalam membangun pelabuhan bersama di kawasan Pasifik—sebuah gerakan yang secara luas dilihat sebagai respons terhadap meningkatnya pengaruh ekonomi dan strategis Tiongkok di kawasan tersebut.
Pelabuhan Suva, ibu kota Fiji, dan Lautoka, kota kedua terbesar di wilayah barat laut, ditetapkan sebagai lokasi awal proyek pilot bernama “Quad Ports of the Future Partnership”. Kedua pelabuhan ini merupakan tulang punggung perdagangan Fiji: Suva sebagai pusat logistik utama, sementara Lautoka historically menjadi gerbang ekspor gula. Menteri Luar Negeri Fiji, Sakiasi Ditoka, menyebut bahwa pengembangan bisa meluas ke Vanua Levu dan Levuka jika proyek berjalan lancar. Namun, rincian teknis masih sangat terbatas.
Laporan media Fiji menyebut pihak berwenang Suva telah membahas dua skema besar dengan pejabat AS: peningkatan senilai $181 juta terhadap fasilitas yang ada, serta rencana pemindahan seluruh pelabuhan senilai $1,82 miliar. Suresh Prasad, CEO sementara Fiji Ports, menyatakan keheranannya atas pengumuman ini, tetapi menilai bahwa jika benar-benar merupakan proyek Quad, maka Suva kemungkinan besar akan menjadi pusatnya. Pemerintah Fiji juga mengonfirmasi sedang menjajaki kerja sama dengan Millennium Challenge Corporation (MCC), lembaga bantuan luar negeri AS, dengan skema pembiayaan berbasis hibah—bukan pinjaman—sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan fiskal.
Ini menjadi kontras tajam dengan upaya Tiongkok pada 2023, ketika Perdana Menteri Sitiveni Rabuka sempat membahas pembangunan ulang pelabuhan Suva dengan Beijing—namun rencana itu tidak pernah terealisasi. Kini, Fiji masih memiliki utang lebih dari $100 juta kepada bank-bank negara Tiongkok untuk proyek infrastruktur jalan yang dibangun sepuluh tahun lalu.
Dalam pernyataan bersama usai pertemuan di New Delhi, para menteri luar negeri Quad menekankan komitmen mereka untuk membangun infrastruktur berkualitas tinggi yang sesuai prioritas lokal, bukan sekadar proyek geopolitik. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyebut inisiatif ini sebagai “komitmen paling kuat” yang pernah diluncurkan Quad di Pasifik. Di sisi lain, Tiongkok mengecam rencana tersebut sebagai bentuk “konfrontasi blok”, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning menegaskan bahwa kerja sama internasional “tidak boleh menargetkan pihak ketiga” dan harus berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, serta kemakmuran regional.
Pengamat keamanan Sana Hashmi dari Taiwan-Asia Exchange Foundation menilai bahwa Tiongkok melihat Quad sebagai alat strategis untuk “mengelilingi” pengaruhnya di Pasifik. “Fiji adalah gerbang utama bagi Tiongkok untuk memperluas kehadiran maritimnya melewati rantai pulau pertama dan kedua,” katanya. “Kepulauan Pasifik bukan hanya soal sumber daya, tapi juga jalur laut kritis yang menghubungkan Asia, Australia, dan Amerika.”
Tiongkok memang telah membangun kekuatan ekonomi yang dominan di kawasan itu. Menurut Asia Power Index 2025 dari Lowy Institute, Tiongkok adalah mitra dagang utama bagi 22 dari 27 negara di Pasifik. Ia juga memiliki delapan kemitraan strategis komprehensif—tingkat tertinggi dalam diplomasi Beijing—dengan negara-negara di kawasan itu. Pada 2022, Tiongkok menandatangani perjanjian kontroversial dengan Kepulauan Solomon yang memungkinkan pengiriman pasukan dan polisi, memicu kekhawatiran di Canberra dan Washington.
Respons Barat pun kian intensif. AS membuka kembali kedutaannya di Solomon Islands setelah 30 tahun menghilang, membuka kedutaan baru di Tonga, dan berencana memperluas kehadiran diplomatik ke Vanuatu dan Kiribati. AS juga memperbarui Compact of Free Association dengan tiga negara Pasifik—Marshall Islands, Micronesia, dan Palau—sementara Australia meningkatkan bantuan iklim, keamanan, dan penegakan hukum. Namun, analis menilai upaya Barat masih bersifat sporadis, tidak konsisten, dan sering gagal menyentuh kebutuhan mendasar seperti perubahan iklim dan ketahanan ekonomi.
Fiji sendiri berada di persimpangan strategis. Meski menjadi mitra dagang terbesar bagi Fiji—dengan impor senilai $531 juta pada 2025—Tiongkok justru bukan tujuan ekspor utama Fiji. Pasar terbesar Fiji adalah AS ($383 juta), diikuti Australia ($168 juta). Sementara ekspor Fiji ke Tiongkok hanya sebesar $49,2 juta, menciptakan defisit perdagangan terbesar bagi negara ini.
“Fiji tidak ingin memilih sisi,” kata Hashmi. “Mereka menerapkan kebijakan luar negeri multi-vektor: bekerja sama dengan semua pihak tanpa secara resmi berpihak. Tidak ada negara kecil yang ingin terjebak dalam persaingan kekuatan besar.”
Dengan demikian, proyek pelabuhan Quad bukan sekadar pembangunan infrastruktur. Ia adalah simbol dari pergeseran geopolitik yang semakin tajam: di mana negara-negara kecil Pasifik, yang rentan terhadap perubahan iklim dan ketergantungan ekonomi, kini menjadi medan pertarungan baru antara dua raksasa dunia—dengan Fiji sebagai titik fokus yang tak bisa diabaikan. Keberhasilan inisiatif ini tidak akan diukur dari angka proyek, tapi dari seberapa konsisten Quad mampu mempertahankan komitmennya—bukan hanya dalam janji, tapi dalam tindakan nyata yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat Pasifik.
