Sumbawanews.com,- Eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyampaikan kekhawatiran serius terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat. Menurutnya, ritme perjalanan diplomatik yang begitu padat—dengan satu dari enam hari presiden di luar negeri—telah memicu sorotan publik dan pertanyaan tentang efisiensi anggaran negara.
Dino, yang pernah menerima Bintang Mahaputera dari Presiden, menyatakan bahwa ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangan ini secara terbuka. Dalam unggahan video Instagram, ia menekankan bahwa tidak ada yang salah dengan diplomasi aktif, tetapi ada batas kewajaran. “Saya sulit membayangkan pola ini berlanjut selama 18 bulan ke depan,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa setiap kunjungan resmi kepala negara menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah—meliputi tim pendahulu, pesawat khusus, pengamanan, logistik, akomodasi, hingga uang harian delegasi. “Satu perjalanan bisa habiskan ratusan miliar. Dengan satu video call bernilai nol rupiah, substansi pembahasan tetap sama,” katanya.
Dino mencontohkan praktik Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang telah berkomunikasi 17 kali dengan Presiden AS Donald Trump melalui telepon tanpa perlu bertemu langsung. Ia menyarankan agar Prabowo lebih banyak memanfaatkan komunikasi virtual untuk urusan yang bersifat teknis atau rutin, sambil mempertahankan pertemuan tatap muka hanya untuk hal-hal strategis.
Lebih jauh, Dino mengusulkan konsep “1 plus 8”: memanfaatkan forum internasional seperti PBB, G20, ASEAN, atau World Economic Forum untuk menggelar hingga delapan pertemuan bilateral sekaligus. Ini, menurutnya, jauh lebih efisien daripada perjalanan khusus ke satu negara. Ia juga menyarankan agar Indonesia lebih banyak menerima kunjungan kepala negara asing, meniru pendekatan China yang lebih sering menjadi tuan rumah daripada berkeliling dunia.
Dino menambahkan, sejumlah permintaan pertemuan dari pemimpin asing ternyata belum mendapat respons, menunjukkan adanya celah dalam koordinasi diplomatik. Ia juga mengkritik sejumlah kunjungan yang dilakukan secara spontan tanpa informasi publik—seperti perjalanan ke Pakistan dan Rusia saat banjir melanda Sumatra—yang menimbulkan kesan kurang transparan.
Untuk itu, ia menyerukan agar agenda kunjungan presiden diumumkan minimal sebulan sebelumnya, atau paling lambat seminggu sebelum keberangkatan. “Publik berhak tahu di mana presiden mereka berada, dan mengapa,” tegasnya.
Dino menekankan bahwa semua saran ini bukan sekadar opini pribadi, tapi cerminan aspirasi rakyat yang menginginkan penggunaan uang negara lebih bijak. “Rakyat tidak menuntut presiden untuk tidak keluar negeri. Tapi mereka ingin melihat kepekaan dan kepatutan,” ujarnya.
Respons dari pemerintah datang dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, yang mengapresiasi masukan Dino sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa setiap kunjungan Presiden Prabowo direncanakan matang dan berbasis kepentingan nasional.
Qodari mencontohkan kunjungan terbaru ke Prancis yang telah dipersiapkan sejak lama, menghasilkan empat kesepakatan strategis senilai US$3,5 miliar atau sekitar Rp61,25 triliun. Di antaranya: kerja sama pertahanan dengan Thales untuk membangun pabrik radar “Made in Indonesia”, transfer teknologi alutsista, kolaborasi Pertamina dengan TotalEnergies dan Schlumberger dalam energi bersih dan CCS, serta pendirian Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Indonesia-Prancis untuk meningkatkan perdagangan hingga tiga kali lipat hingga 2035.
“Ini bukan jalan-jalan. Ini investasi strategis,” kata Qodari. “Ketika kita butuh dukungan di isu krusial, hubungan personal antar pemimpin adalah aset tak ternilai.”
Dengan demikian, perdebatan ini bukan soal apakah Indonesia harus aktif di kancah global, tapi bagaimana cara terbaik melakukannya—dengan efisiensi, transparansi, dan kepekaan terhadap harapan rakyat.
