Sumbawanews.com,- Media internasional serentak melaporkan pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana oleh Presiden Prabowo Subianto, menyusul kontroversi besar terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai andalan pemerintah. Pencopotan ini tak hanya menjadi sorotan domestik, tetapi juga menjadi headline utama di media ternama seperti New Straits Times, The Star, Free Malaysia Today, hingga BBC.
New Straits Times menulis tajam bahwa keputusan itu diambil setelah evaluasi kinerja BGN menemukan “masalah tata kelola dan kualitas makanan” yang serius. Program MBG, yang awalnya dijanjikan senilai Rp335 triliun, kini dialokasikan sebesar Rp268 triliun—masih menjadi salah satu anggaran terbesar dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia—namun justru menjadi bahan kritik tajam akibat laporan puluhan ribu kasus sakit akibat konsumsi makanan sekolah sejak peluncuran program pada Januari 2025.
The Star menyoroti ironi: program yang menjadi simbol kampanye presiden Prabowo pada Pemilu 2024, kini berubah menjadi bencana kesehatan publik. Laporan menyebut, meski lebih dari 61 juta siswa telah menerima makanan gratis hingga Maret 2026, sistem distribusi dan pengawasan dinilai kacau. Di beberapa daerah, makanan disajikan dalam kondisi basi, tidak sesuai standar gizi, bahkan terindikasi mengandung bahan berbahaya.
Free Malaysia Today mengutip pernyataan Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi yang menyatakan, BGN gagal menjalankan protokol kebersihan dan tata kelola keuangan yang seharusnya menjadi fondasi program ini. “Kegagalan sistemik dalam pengelolaan membuat program ini berisiko merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah,” demikian laporan mereka.
BBC menambahkan dimensi lain: pencopotan Dadan—yang sebelumnya dikenal sebagai ahli entomologi dan bukan ahli nutrisi—terjadi tepat seminggu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan laporan dugaan inkonsistensi anggaran di sejumlah dapur umum sekolah. Laporan itu menunjukkan adanya perbedaan antara anggaran yang dialokasikan, harga bahan baku yang dibeli, dan kualitas makanan yang diterima siswa.
Di Jakarta, Kejaksaan Agung langsung merespons dengan menggeledah kantor BGN di Kebon Sirih pada Rabu (3/6), sehari setelah pencopotan Dadan. Sumber internal mengonfirmasi bahwa Dadan telah dipanggil untuk dimintai keterangan di gedung Kejagung. Para pegawai BGN terlihat menunggu di luar gedung, dilarang masuk sambil menunggu arahan lebih lanjut—tanda jelas bahwa penyelidikan sedang berjalan intensif.
Pencopotan Dadan bukan sekadar pergantian jabatan. Ini adalah sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo, yang sebelumnya menegaskan komitmennya pada “pemerintahan bersih dan efisien”, kini mengambil langkah tegas terhadap kegagalan sistemik di jajaran pemerintahannya. Dengan anggaran triliunan rupiah dan jutaan anak yang terlibat, program MBG bukan lagi soal gizi—tapi soal integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan rakyat terhadap negara.
