Sumbawanews.com,- Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, menegaskan bahwa negaranya tidak akan pernah mengakui normalisasi hubungan dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Pernyataan tegas ini disampaikan Dar usai bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, di Washington, DC, pada Jumat (29/5/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kedutaan Besar Pakistan, Dar menekankan bahwa posisi Islamabad terhadap konflik Israel-Palestina bersifat prinsipil dan tak bisa ditawar. “Sampai Palestina diakui sebagai negara merdeka berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, Pakistan tidak akan bergabung dalam inisiatif apa pun yang mengesampingkan hak-hak dasar rakyat Palestina,” ujarnya di hadapan wartawan.
Pernyataan itu secara langsung menolak spekulasi bahwa Pakistan mungkin akan bergabung dengan Abraham Accords — sejumlah kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab yang didorong oleh pemerintahan Donald Trump. Dar menegaskan, diplomasi Pakistan tidak pernah mengorbankan prinsip kemanusiaan demi kepentingan politik jangka pendek.
Meski demikian, hubungan bilateral Pakistan-AS tetap berjalan positif. Rubio mengapresiasi peran Pakistan sebagai mediator dalam gencatan senjata antara Iran dan AS yang berlaku sejak 8 April lalu. Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di bidang keamanan, kontra-terorisme, dan ekonomi, serta mengakui kontribusi diplomatik Islamabad dalam meredam ketegangan di Timur Tengah.
Namun, pernyataan kemenangan diplomatik itu tak mengubah batas merah Pakistan. “Kami menghargai upaya AS, tetapi perdamaian yang sejati tak bisa dibangun di atas tanah yang masih diduduki,” tegas Dar.
Konflik di kawasan memang masih memanas. Serangan balasan Iran terhadap target AS dan sekutunya di Teluk, serta penutupan sementara Selat Hormuz, sempat membawa kawasan ke ambang perang terbuka. Gencatan senjata yang dirundingkan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan permanen, meski Trump memperpanjangnya tanpa batas waktu. Kini, pemerintah AS tengah mengevaluasi proposal terbaru yang menuntut Iran menyerah pada senjata nuklir dan membuka kembali jalur pelayaran strategis itu.
Namun, bagi Pakistan, semua negosiasi itu tak akan pernah bisa menggantikan satu syarat mutlak: kemerdekaan Palestina. Dalam pidatonya, Dar menyebut bahwa keberadaan Israel di tanah Palestina bukan sekadar isu geopolitik, tapi soal keadilan sejarah yang belum terselesaikan.
“Kami bukan hanya mendukung Palestina karena alasan agama atau solidaritas Islam. Kami melakukannya karena ini adalah soal hukum internasional, hak asasi manusia, dan martabat bangsa yang terus ditindas,” katanya.
Pernyataan itu kembali menegaskan posisi Pakistan sebagai salah satu negara paling konsisten dalam mendukung perjuangan Palestina — bahkan ketika negara-negara lain mulai berpaling. Di tengah dinamika diplomasi yang terus berubah, Islamabad tetap berdiri di garis depan: tanpa kompromi, tanpa penundaan, tanpa syarat selain satu — kebebasan bagi bangsa Palestina.
