Sumbawanews.com,- Istanbul — Gerakan Hamas mengecam rencana Israel untuk menguasai hingga 70 persen wilayah Jalur Gaza, menyebutnya sebagai upaya pembersihan etnis yang terencana. Dalam pernyataan resmi, juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan keheranan terhadap sikap diam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), lembaga yang dibentuk atas inisiatif Amerika Serikat untuk mengelola transisi politik di Gaza pasca gencatan senjata.
“Ini bukan sekadar perluasan wilayah militer, tapi sebuah strategi sistematis untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah leluhur mereka,” tegas Qassem dalam pertemuan di Istanbul, Jumat (30/5/2026). Ia menyoroti ketidakjelasan posisi Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi BoP untuk Gaza, yang hingga kini tak memberikan komentar apa pun terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengaku telah menguasai 60 persen wilayah Gaza dan berencana memperluasnya menjadi 70 persen.
Rencana ini, menurut Hamas, secara langsung melanggar kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi pada Oktober 2025, yang seharusnya menjadi fondasi bagi penarikan bertahap pasukan Israel dan pembentukan struktur pemerintahan sipil di Gaza. Pada saat itu, Israel sempat menarik pasukannya ke “garis kuning” sebagai bagian dari rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump, yang kemudian didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB pada November 2025.
Namun, sejak itu, kemajuan politik terhenti. Sementara BoP yang seharusnya menjadi pengawas netral justru terlihat pasif, bahkan dianggap oleh sejumlah pihak sebagai lembaga tanpa daya, tanpa anggaran, dan tanpa otoritas nyata. Laporan terbaru dari Kantor Media Gaza menyebut, lebih dari 900 warga Palestina tewas dan lebih dari 2.700 lainnya terluka sejak gencatan senjata diberlakukan—angka yang menunjukkan bahwa perang tidak benar-benar berhenti, hanya berubah bentuk.
Hamas menuntut Dewan Perdamaian segera mengambil langkah konkret: mengutuk agresi militer Israel, menekan Tel Aviv untuk menghentikan pendudukan wilayah, dan membuka akses kemanusiaan yang memadai bagi jutaan warga Gaza yang masih terjebak di reruntuhan kota dan kamp pengungsian.
Sementara itu, di Washington, Gedung Putih tetap bersikukuh bahwa struktur transisi di Gaza adalah jalan damai. Tapi di lapangan, setiap langkah Israel yang memperluas kendali wilayah—dari penutupan jalan utama hingga penghancuran infrastruktur sipil—terasa seperti upaya membangun fakta baru yang tak bisa dibantah.
Kritik terhadap BoP pun kian menguat. Media internasional mulai menyebut lembaga ini sebagai “hantu administratif”—ada dalam dokumen, tapi tak terasa dalam realitas. Di Gaza, warga yang kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan, hanya bisa bertanya: siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas keheningan dunia?
Sejak Oktober 2023, konflik ini telah menewaskan lebih dari 72.000 warga sipil Palestina—sebagian besar perempuan dan anak-anak—dan melukai lebih dari 172.000 orang. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Mereka adalah nama, wajah, dan cerita yang tak pernah diakui oleh peta militer yang sedang digambar ulang di atas tanah yang sudah terlalu lama berdarah.
