Sumbawanews.com,- Dewan Pimpinan Pusat PDIP mempertanyakan frekuensi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam lima bulan terakhir—tiga kali sejak Januari 2026. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyebut pola ini mengingatkan pada masa pemerintahan Gus Dur, ketika presiden sebelumnya juga sering dikritik karena intensitas perjalanan luar negeri yang dinilai kurang transparan.
“Kita pernah punya presiden yang dikritik sering ke luar negeri waktu zaman Gus Dur. Sekarang, ya, orang menyampaikan itu pada Pak Prabowo,” ujar Andreas usai acara Bimtek PDIP di Jakarta, Sabtu (30/5).
Menurut Andreas, kunjungan kenegaraan bukan sekadar bentuk diplomasi simbolis, melainkan harus berbasis agenda jelas, target terukur, dan komunikasi publik yang terbuka. Ia menyoroti ketidakjelasan informasi sebelum keberangkatan Presiden pada lawatan terakhir pada 27 Mei lalu. “Seharusnya, sebelum pergi, media dan rakyat sudah tahu tujuannya. Presiden mewakili negara, bukan pribadi,” tegasnya.
PDIP meminta juru bicara kepresidenan segera menjelaskan secara terbuka konteks dan hasil dari setiap kunjungan tersebut. “Pemerintah harus memastikan setiap langkah diplomatik punya alasan strategis, bukan sekadar ‘jalan-jalan’ yang belakangan baru dijelaskan,” tambahnya.
Catatan resmi menunjukkan, Prabowo mengunjungi Prancis pada 23 Januari, 14 April, dan 27 Mei 2026. Dalam setiap lawatan, ia bertemu Presiden Emmanuel Macron untuk membahas kerja sama bilateral dalam menghadapi ketidakpastian global. Keduanya sepakat memperkuat peran Indonesia dan Prancis sebagai kekuatan penjaga perdamaian dunia di tengah konflik yang membelah berbagai kawasan.
Prabowo menekankan pentingnya solusi dua negara bagi Palestina sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di Timur Tengah. “Tidak mungkin ada perdamaian tanpa keadilan bagi rakyat Palestina,” ujarnya, sekaligus menyambut baik peran Prancis sebagai pelopor dukungan internasional terhadap solusi itu.
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara juga meluncurkan France-Indonesia High Level Business Council pada 28 Mei 2026. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyebut inisiatif ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat realisasi investasi dan perdagangan, terutama di sektor energi bersih, teknologi hijau, dan infrastruktur strategis.
Sementara itu, Sekretariat Kabinet menegaskan bahwa kerja sama komprehensif antara Indonesia dan Prancis—dalam bentuk Comprehensive Strategic Partnership (CEPA)—terus diperkuat untuk menghadapi gangguan rantai pasok global dan volatilitas energi yang dipicu ketegangan di Timur Tengah.
Namun, bagi PDIP, keberhasilan diplomasi tidak bisa diukur hanya dari jumlah kunjungan atau pernyataan bersama. “Kita butuh transparansi, bukan hanya hasil. Rakyat berhak tahu: untuk apa uang negara digunakan, dan apa yang benar-benar didapat Indonesia dari setiap perjalanan ini,” tutup Andreas.
