Sumbawanews.com,- Teheran — Militer Iran kembali menegaskan otoritas penuhnya atas Selat Hormuz, jalur maritim strategis yang menjadi urat nadi perdagangan minyak global. Dalam pernyataan resmi pada Sabtu (30/5/2026), Markas Pusat Khatam al-Anbiya — badan yang mengkoordinasikan seluruh operasi Angkatan Bersenjata Iran — memperingatkan semua kapal asing bahwa mereka wajib mematuhi aturan pelayaran yang ditetapkan Teheran sebelum melintasi perairan tersebut.
Setiap kapal niaga, tanker minyak, maupun kendaraan laut lainnya harus mengajukan izin resmi kepada Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC Navy) dan mengikuti rute yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, tegas pernyataan itu, tidak hanya melanggar hukum maritim Iran, tetapi juga membahayakan keselamatan navigasi di kawasan yang rawan ketegangan itu.
Pernyataan itu juga menekankan bahwa setiap upaya oleh kekuatan asing—terutama militer—for mempertanyakan atau mengganggu pengelolaan Selat Hormuz akan direspons dengan tindakan tegas dan proporsional. Iran, yang menguasai sebagian besar pantai selatan selat, berkeras bahwa sistem pengaturan lalu lintas maritimnya dirancang untuk menjamin keamanan, bukan membatasi kebebasan berlayar.
“Kami tidak menutup selat, kami mengelolanya,” demikian inti pesan yang kerap disampaikan pejabat militer Iran. Pemerintah Teheran menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat preventif, mengingat historis serangan terhadap kapal di perairan ini selama dekade terakhir, termasuk insiden yang melibatkan kapal tanker asing pada masa konflik regional.
Papan reklame di Alun-alun Enghelab, Teheran, yang bertuliskan “Selat Hormuz Tetap Ditutup” sejak April lalu, meski bersifat simbolis, mencerminkan narasi nasional yang kuat: bahwa selat bukanlah jalur bebas, melainkan wilayah kedaulatan yang harus dihormati. Dengan 20 persen perdagangan minyak dunia melewati selat ini setiap hari, setiap pernyataan dari Teheran berdampak langsung pada pasar energi global.
Dengan posisi geografis yang tak tergantikan, Iran terus memperkuat infrastruktur pertahanan maritimnya—dari rudal anti-kapal hingga drone laut—sebagai bentuk deterensi. Dunia pun dihadapkan pada realitas baru: keamanan energi global kini tak lagi semata soal kebebasan navigasi, tapi juga soal siapa yang mengendalikan pintu gerbangnya.
