Sumbawanews.com,- Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menolak tegas kesepakatan keamanan antara Lebanon dan Israel yang dimediasi Amerika Serikat, menyebutnya sebagai penyerahan kedaulatan yang tak bisa diterima. Dalam pernyataan resmi pada Sabtu, 27 Juni 2026, sehari setelah kesepakatan itu ditandatangani, Qassem menyatakan perjanjian tersebut “batal demi hukum” dan menuduh pemerintah Lebanon memberikan konsesi sepihak yang merusak integritas teritorial negara.
Kritik utama Hizbullah tertuju pada ketentuan yang mengaitkan penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan dengan pelucutan senjata kelompok tersebut. Menurut Qassem, syarat ini justru melegitimasi kehadiran militer Israel di wilayah yang seharusnya bebas dari pendudukan, melanggar “semua garis merah” yang telah ditetapkan sejak lama. “Kami tidak meninggalkan medan perang dalam keadaan yang paling sulit, dan kami tidak akan meninggalkannya,” tegasnya, menegaskan komitmen Hizbullah untuk terus melanjutkan perlawanan bersenjata.
Kesepakatan yang dicapai pada Jumat, 26 Juni, memang mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dari sebagian wilayah selatan Lebanon, seiring dengan pengerahan tentara Lebanon. Namun, Israel tetap mempertahankan keberadaan sementara di zona keamanan yang diperluas—sebuah poin yang menjadi sumber ketegangan. Tak lama setelah kesepakatan diumumkan, Israel kembali melancarkan serangan drone di Nabatieh al-Fawqa, wilayah yang berada di luar zona yang disepakati. Militer Israel membenarkan serangan itu, menyatakan targetnya adalah individu yang dianggap mengancam pasukannya, meski tak memberikan bukti konkret.
Penolakan terhadap kesepakatan ini tidak hanya datang dari Hizbullah. Gerakan Amal, yang dipimpin Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri, juga mengutuk perjanjian itu sebagai tidak seimbang dan hanya menguntungkan Israel. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memuji kesepakatan itu sebagai langkah strategis yang memungkinkan Israel mempertahankan kehadiran militernya dan mencegah pengungsi kembali ke wilayah perbatasan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dalam pidatonya, menampilkan peta dua “zona percontohan” yang akan diserahkan kepada tentara Lebanon. Salah satunya berada di luar wilayah pendudukan Israel, sementara yang lain berada di tepi zona yang baru saja diumumkan Israel sebagai diperluas. Qassem menegaskan bahwa dasar penyelesaian konflik seharusnya adalah nota kesepahaman antara Iran dan AS yang dicapai awal bulan ini, yang menjamin integritas teritorial Lebanon—bukan kesepakatan yang ditandatangani di Washington tanpa melibatkan aktor utama di lapangan.
Konflik berkepanjangan ini telah memaksa lebih dari satu juta warga Lebanon mengungsi dari rumah mereka, sementara ribuan bangunan di Lebanon selatan hancur akibat serangan udara Israel. Di tengah keheningan diplomatik, ketegangan militer justru kian memanas, menandai bahwa perjanjian yang diharapkan sebagai jalan damai justru memperdalam jurang kepercayaan.
