Sumbawanews.com,- Ketegangan di Timur Tengah meledak setelah Angkatan Bersenjata Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap Pulau Qeshm di Iran, sebuah basis strategis yang dikendalikan oleh Garda Revolusi Islam (IRGC). Serangan itu, yang dikonfirmasi oleh Komando Pusat AS, ditanggapi cepat oleh Teheran dengan peluncuran puluhan drone dan rudal balistik menuju wilayah Teluk—termasuk Kuwait dan Bahrain, yang langsung mengaktifkan sirene peringatan dan melaporkan serangan udara yang mendekat.
Di tengah gejolak militer ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan keras dari kalangan keras dalam pemerintahannya. Para pejabat dan analis militer Israel menuduh Netanyahu sengaja menahan serangan terhadap Beirut, demi menghindari kemarahan pemerintahan Presiden Donald Trump dan menjaga stabilitas politiknya sendiri. Kritikus menyebut kebijakan itu sebagai “kegagalan strategis” yang memperlemah posisi Israel di tengah eskalasi regional yang semakin tak terkendali.
Sementara itu, Kuwait dan Bahrain melaporkan bahwa serangan Iran berhasil diintersep sebagian besar oleh sistem pertahanan udara mereka, meski sejumlah ledakan terdengar di wilayah pesisir. Pemerintah kedua negara itu mengecam tindakan Iran sebagai “serangan teroris terhadap kedaulatan sipil” dan meminta komunitas internasional segera bertindak.
Di Washington, Gedung Putih menegaskan bahwa serangan terhadap Qeshm adalah “tindakan defensif terbatas” untuk menghentikan rencana Iran yang sedang matang untuk menyerang kapal-kapal komersial dan aset militer sekutu di Teluk Persia. Namun, para ahli keamanan memperingatkan bahwa langkah ini bisa memicu siklus balasan yang tak terduga, dengan kemungkinan Iran menargetkan basis AS di Irak atau Yordania sebagai respons berikutnya.
Sementara itu, di Tel Aviv, protes kecil meletus di luar kantor perdana menteri, dengan demonstran membawa spanduk bertuliskan “Jangan Biarkan Trump Menentukan Nasib Kita.” Di parlemen, sejumlah anggota Knesset dari partai oposisi menuntut pengunduran diri Netanyahu, menyebut keputusannya sebagai “pengkhianatan terhadap keamanan nasional.”
Dengan konflik yang kini melibatkan tiga negara utama—AS, Iran, dan Israel—dan menyebar ke sekutu regional, dunia menanti apakah diplomasi masih bisa menyelamatkan situasi, atau apakah Timur Tengah telah memasuki fase perang terbuka yang tak bisa dihentikan.
