Sumbawanews.com,- Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak membantah tegas isu bahwa TNI berniat menggusur sekolah dasar di Ende, Nusa Tenggara Timur, demi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Isu yang sempat viral di media sosial itu, menurutnya, tidak masuk akal dan bertentangan dengan prinsip dasar kebijakan negara dalam melindungi hak pendidikan anak-anak.
“Saya kira tidak mungkin ada sekolah yang ditiadakan begitu saja. Sekolah kan sudah terdaftar resmi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau sampai ada yang mencoba menggusurnya, itu bukan hanya salah secara administrasi, tapi bisa berujung tuntutan hukum,” tegas Maruli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Maruli menekankan bahwa TNI selalu beroperasi dalam kerangka hukum dan menghormati infrastruktur publik, terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Ia menilai, isu ini lebih merupakan hasil misinformasi yang berkembang pesat di platform digital, tanpa dasar fakta lapangan. “Sering kali yang ramai di medsos itu tidak mencerminkan realitas. Kita akan cek langsung ke lokasi, tapi dari sisi logika dan kebijakan, tidak mungkin TNI mengambil keputusan seperti itu.”
Pernyataan Kasad ini merespons laporan sejumlah pihak yang mengklaim ada rencana pemanfaatan lahan SD di Kecamatan Detusuko, Ende, untuk proyek KDMP—inisiatif yang diklaim sebagai program pemberdayaan ekonomi desa berbasis gotong royong. Meski pemerintah daerah dan TNI sama-sama mendukung pengembangan ekonomi lokal, Maruli menegaskan bahwa tidak ada izin, rencana, atau instruksi resmi dari jajaran TNI untuk mengalihfungsikan fasilitas pendidikan.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi. “Kalau ada kebutuhan lahan untuk program nasional, pasti ada proses kajian mendalam, melibatkan dinas terkait, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Tidak bisa tiba-tiba ada penggusuran tanpa prosedur. Ini bukan soal militer, tapi soal keadilan sosial,” ujarnya.
Kasad menambahkan, TNI memiliki komitmen kuat dalam mendukung pendidikan, terutama di daerah terpencil. Banyak satuan TNI yang justru aktif membantu perbaikan sarana sekolah, memberikan bantuan buku, hingga menggelar program belajar bersama di wilayah perbatasan. “Kita bangga jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jangan sampai isu yang tidak berdasar merusak kepercayaan publik terhadap institusi yang sejatinya hadir untuk rakyat.”
Pemerintah Kabupaten Ende hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait isu ini. Namun, Dinas Pendidikan setempat menyatakan bahwa tidak ada permohonan pengalihan lahan SD di wilayahnya. Sementara itu, masyarakat di Detusuko menyambut baik klarifikasi dari Kasad, dengan sejumlah orang tua murid mengaku lega dan siap melaporkan jika ada upaya penggusuran yang tidak sah.
Dengan pernyataan ini, TNI kembali menegaskan posisinya sebagai institusi yang menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kepentingan rakyat—bukan sebagai aktor yang mengambil alih hak dasar warga negara, terutama dalam hal pendidikan.
