Sumbawanews.com,- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjamin proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 berjalan transparan, objektif, dan bebas dari praktik suap atau jual beli kursi sekolah. Ia mengajak seluruh masyarakat, terutama orang tua siswa, untuk aktif melaporkan setiap indikasi penyimpangan—termasuk jika ada nama guru, pejabat, atau pihak tertentu yang diduga terlibat.
“Sebutin siapa yang jual beli. Sebutin di mana, gurunya siapa, pejabatnya siapa. Jangan cuma isu. Laporkan, nanti proses hukum yang bekerja,” tegas Dedi dalam rilis resmi Pemprov Jabar, Rabu, 10 Juni 2026.
Proses SPMB saat ini masih berada di tahap Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB), yang berlangsung sejak 29 Mei hingga 9 Juni 2026. Untuk memastikan lebih banyak siswa bisa mengakses sistem, Dinas Pendidikan Jabar memperpanjang masa pengisian data hingga 11 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan Purwanto menegaskan, perpanjangan ini bertujuan memberi ruang lebih luas bagi calon peserta didik untuk memilih sekolah sesuai jalur yang tersedia.
Pemerintah provinsi telah menyiapkan tiga tahap seleksi untuk memastikan tidak ada siswa yang terpinggirkan. Tahap pertama, SPMB Tahap 1, akan dibuka 15–19 Juni 2026 dengan pengumuman hasil pada 25 Juni. Bagi yang belum diterima, tersedia SPMB Tahap 2 pada 30 Juni hingga 6 Juli 2026, dengan hasil diumumkan 10 Juli mendatang.
Dedi menekankan, sistem seleksi sepenuhnya berbasis digital dan mengacu pada petunjuk teknis resmi yang diterbitkan Pemprov Jabar. Teknologi digunakan untuk meminimalkan intervensi manusia, mengurangi kesalahan administratif, dan memastikan penilaian berdasarkan kriteria objektif—bukan kedekatan atau uang.
Selain itu, ia menegaskan bahwa setiap siswa, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke sekolah menengah negeri. “Kita tidak membiarkan satu pun anak tercecer karena sistem yang tidak adil. Ini soal hak dasar pendidikan,” ujarnya.
Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terkait praktik korupsi di bidang pendidikan, terutama setelah kasus korupsi MBG (Makan Bergizi Gratis) yang melibatkan elite BGN. Dedi menanggapi dengan menekankan bahwa SPMB adalah area yang dijaga ketat, dan pihaknya tidak segan menindak tegas siapa pun yang mencoba merusak integritasnya.
Masyarakat diminta tidak panik jika anaknya belum diterima di sekolah pilihan pertama. “Masih ada waktu. Masih ada kesempatan. Jangan sampai karena kepanikan, orang tua terjebak pada penipuan atau membayar biaya tidak wajar,” imbau Dedi.
Dengan komitmen ini, Pemprov Jabar berharap SPMB 2026 tidak hanya menjadi proses penerimaan siswa, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa pendidikan di Jawa Barat bisa berjalan dengan keadilan, kejujuran, dan tanpa kompromi.
