Sumbawanews.com,- Mantan agen Secret Service Tim Miller menilai lembaga pengamanan presiden Amerika Serikat gagal menjalankan misi utamanya saat melindungi Donald Trump dalam insiden penembakan di Butler, Pennsylvania, pada 23 Mei 2024. Meski pelaku, Thomas Matthew Crooks, telah terdeteksi membawa senjata api dua menit sebelum melepaskan delapan tembakan, sistem pengamanan tidak merespons secara efektif. Laporan resmi Office of Inspector General (OIG) Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengonfirmasi kegagalan ini, menemukan buruknya koordinasi intelijen, kelemahan kebijakan internal, dan komunikasi yang putus antara Secret Service dan aparat lokal. Crooks, yang menggunakan drone untuk mengamati lokasi kampanye, berhasil menembak Trump hingga satu peluru menggores telinga kanannya, sementara tim pengawal hanya menerima lima panggilan telepon dan tiga pesan singkat tentang ancaman itu—sebagian besar tidak sampai ke tim inti.
Laporan OIG yang disusun berdasarkan 92 wawancara dan telaah lebih dari 70 ribu dokumen mengungkap sejumlah kegagalan sistemik. Secret Service tidak mendeteksi drone milik Crooks yang digunakan untuk pengintaian, padahal perangkat itu telah beroperasi selama lebih dari satu jam. Operator yang bertugas hanya menerima pelatihan selama 20 menit, sementara kabel ethernet yang menghubungkan sistem pemantauan rusak selama 30 menit setelah pengintaian selesai. Selain itu, tim kampanye Trump menolak usulan Secret Service untuk memarkir van penghalang garis pandang, karena dianggap mengganggu sudut kamera. Komunikasi radio dari kepolisian lokal yang mengirimkan 102 transmisi tentang ancaman juga tidak diterima, karena menggunakan saluran berbeda. OIG menyimpulkan, tidak ada rasa urgensi dari petugas Secret Service untuk menyampaikan informasi kritis itu kepada tim pengawal presiden.
Kegagalan ini terjadi meski pelaku telah teridentifikasi secara jelas dalam waktu yang cukup untuk mencegah penembakan. Tidak ada upaya signifikan untuk mengosongkan area, menutup akses atap, atau mengalihkan posisi Trump. Laporan itu tidak menyebutkan adanya kesengajaan atau kriminalitas individu, tetapi menyoroti kerapuhan struktural dalam sistem pengamanan presiden.
