Sumbawanews.com,- Wamensesneg Juri Ardiantoro menegaskan, penyembelihan 1.098 ekor sapi kurban yang dikirim Presiden Prabowo Subianto pada Iduladha 1447 Hijriah bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan bentuk nyata bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Sapi-sapi premium dengan bobot mencapai 1,3 ton itu dibeli dari peternak lokal menggunakan anggaran APBN, senilai sekitar Rp100 miliar, dan didistribusikan secara merata ke berbagai daerah.
“Ini adalah program berkelanjutan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Tujuannya sederhana: agar warga yang tak mampu pun bisa merasakan kegembiraan Iduladha dengan menikmati daging kurban,” ujar Juri dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (26/5).
Penyaluran sapi kurban ini tidak bersifat simbolis. Setiap hewan dipilih berdasarkan kualitas dan bobot, dengan jenis-jenis unggulan seperti Simmental, Limousin, Brahman, Sapi Bali, dan Charolais. Harga per ekor disesuaikan dengan lokasi, bobot, dan kondisi pasar lokal, sehingga anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
Juri menekankan, sapi-sapi tersebut sepenuhnya berasal dari dana negara, bukan uang pribadi Presiden. Prabowo, kata Juri, tetap menunaikan kewajiban kurban pribadinya dengan sapi yang dibeli sendiri — dan sapi itu pun tetap disembelih dan dibagikan kepada masyarakat.
Penggunaan anggaran ini pun bukan hal baru. Praktik serupa telah menjadi bagian dari tradisi pemerintahan sejak tahun-tahun sebelumnya, sebagai bentuk kehadiran negara di tengah momen keagamaan yang penuh makna sosial. Di tengah ramainya perdebatan soal pengeluaran negara, Juri menegaskan: “Ini bukan politik. Ini solidaritas.”
Di Jakarta, ribuan warga antre di titik-titik pemotongan di Ancol dan Kemayoran, sementara di Surakarta, sapi bernama “Si Bambang” seberat 1,08 ton menjadi pusat perhatian saat disembelih di Masjid Agung. Di Mojokerto, satu sapi bahkan harus dievakuasi dari septik tank — sebuah gambaran nyata betapa besar dan luasnya jangkauan program ini.
Dengan distribusi yang terkoordinasi dan transparan, kurban presiden bukan sekadar simbol kekuasaan, tapi bukti bahwa negara hadir — bukan hanya dalam kebijakan, tapi dalam setiap potongan daging yang menghangatkan meja makan keluarga miskin di pelosok negeri.
