Sumbawanews.com,- Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto bukanlah gaya pribadi, melainkan konsekuensi logis dari posisi Indonesia sebagai negara yang secara konstitusional terikat dalam pergaulan internasional. Respons ini disampaikan Sugiono menyikapi sejumlah kritik yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait frekuensi perjalanan dinas presiden ke luar negeri.
“Semua saran dan kritik yang konstruktif, berbasis fakta, dan bertujuan memperbaiki kebijakan, kami terima dengan terbuka,” ujar Sugiono dalam keterangan pers di Gedung Pancasila, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Ia menekankan bahwa diplomasi presiden bukan sekadar simbolis, tapi alat strategis dalam menjaga stabilitas global di tengah ketegangan geopolitik yang kian membara.
Sugiono mengutip prinsip dasar yang kerap ditegaskan Prabowo: “Satu musuh terlalu banyak, seribu teman terlalu sedikit.” Menurutnya, prinsip ini bukan sekadar semboyan, tapi pedoman operasional yang mendorong Indonesia untuk hadir di berbagai forum internasional—dari Timur Tengah yang dilanda konflik, hingga kawasan Pasifik yang menjadi ajang persaingan kekuatan besar. “Kita ingin menjadi jembatan, bukan pihak yang terjebak dalam polarisasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap perjalanan presiden direncanakan secara matang, didukung analisis diplomatik mendalam, dan disesuaikan dengan dinamika global terkini. Kunjungan tatap muka, lanjut Sugiono, tetap tak tergantikan oleh komunikasi virtual. “Zoom meeting bisa menyampaikan pesan, tapi tidak bisa membaca bahasa tubuh, membangun kepercayaan personal, atau menciptakan ruang untuk kesepakatan yang tak terduga. Itu hanya bisa terjadi saat kita duduk berhadapan.”
Kritik yang muncul, termasuk dari tokoh berpengalaman seperti Dino Patti Djalal, diakui Sugiono sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak ditentukan oleh opini media sosial, melainkan oleh kepentingan nasional yang diukur melalui kerangka hukum dan strategi jangka panjang.
Dalam konteks ini, Sugiono menekankan bahwa Indonesia tidak sedang berlomba mengejar jumlah kunjungan, tapi mengejar kualitas hubungan. “Kami tidak menghitung berapa kali presiden pergi ke luar negeri. Kami menghitung berapa banyak jembatan yang dibangun, berapa banyak konflik yang bisa diredam, dan berapa banyak peluang ekonomi dan keamanan yang terbuka bagi rakyat Indonesia.”
Dengan latar belakang konflik di Timur Tengah, ketegangan di Laut Cina Selatan, dan gejolak di kawasan Afrika, kehadiran aktif Indonesia di panggung dunia, menurut Sugiono, bukan pilihan—tapi kewajiban. “Konstitusi kita jelas: Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia. Maka, kehadiran kita di sana bukanlah kemewahan. Ia adalah kewajiban.”
