Sumbawanews.com,- Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, mengungkapkan maraknya kelompok peretas bayaran yang beroperasi seperti tentara siber, menawarkan jasa peretasan, manipulasi opini publik, hingga penghancuran reputasi—dengan sebagian besar klien berasal dari kalangan elite politik dan pemerintahan. Fenomena ini, menurutnya, bukan lagi ancaman abstrak, melainkan realitas gelap yang menggerogoti integritas pemilu dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.
Ardi menjelaskan, praktik ini merupakan evolusi dari skandal Cambridge Analytica 2018, di mana data pribadi jutaan pengguna media sosial dieksploitasi untuk membangun profil psikografis dan memengaruhi perilaku pemilih. Kini, tekniknya jauh lebih canggih: peretas bayaran memadukan kecanggihan kecerdasan buatan, pengawasan siber tersembunyi, dan kampanye disinformasi terkoordinasi untuk membungkam kritik, menciptakan dukungan palsu, bahkan memanipulasi hasil pemilu terakhir.
“Mereka tidak hanya mencuri data. Mereka menciptakan realitas baru,” ujar Ardi dalam wawancara dengan Tempo, Senin, 15 Juni 2026. “Dokumen curian, email sensitif, atau rekaman pribadi—semua bisa dijadikan senjata untuk meruntuhkan kredibilitas lawan politik, jurnalis, atau aktivis.”
Kelompok-kelompok ini diketahui secara sistematis menargetkan tokoh kritis: jurnalis yang menggali korupsi, aktivis HAM, hingga calon pemimpin oposisi. Serangan tak hanya berupa peretasan akun, tapi juga kampanye pelecehan daring yang terorganisir, penyebaran hoaks yang dirancang untuk memecah belah, hingga serangan ransomware yang mengunci sistem pemerintah daerah. Dari Januari hingga Juni 2026 saja, ICSF mencatat 50 kasus ransomware di Indonesia—hanya 30 persen yang berhasil dipulihkan tanpa membayar tebusan.
Ancaman terbesar, menurut Ardi, bukan pada kerusakan teknis, tapi pada erosi kepercayaan. “Ketika masyarakat tak lagi bisa membedakan mana fakta dan mana rekayasa, demokrasi kehilangan fondasinya,” katanya. “Pemilih menjadi korban, bukan peserta aktif.”
Untuk menghadapi tantangan ini, Ardi menekankan perlunya pendekatan holistik: peningkatan literasi digital di tingkat masyarakat, penguatan regulasi perlindungan data pribadi, serta kerja sama lintas negara dalam pelacakan dan penindakan kelompok peretas transnasional. Ia menilai, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antara sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil adalah kunci bertahan dalam perang siber yang tak terlihat ini.
“Kita bukan hanya melawan hacker,” tegas Ardi. “Kita melawan budaya impunitas yang membiarkan uang dan kekuasaan membeli kebenaran di ruang digital.”
