Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa ilmu politik yang ia pegang hingga kini banyak ia serap dari Nahdlatul Ulama. Dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), ia menyatakan bahwa organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu adalah guru politik yang tak tergantikan.
“Seharusnya belajar politik dari NU,” ujar Prabowo di hadapan ribuan nahdliyin, disambut tawa dan tepuk tangan meriah. Ia menekankan bahwa NU bukan sekadar organisasi keagamaan, tapi sebuah mesin kaderisasi yang mampu menyebar ke seluruh lapisan masyarakat—dari desa hingga kabinet, dari partai politik hingga aparat negara.
Dengan nada akrab, Presiden yang kini memimpin Kabinet Merah Putih itu menyebut sejumlah menterinya yang berasal dari lingkaran NU: Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Menteri PPPA Arifatul Fathiyah, Ketua PP Muslimat NU. “Ini Kabinet Merah Putih banyak sekali NU-nya ya,” canda Prabowo, sekaligus memuji kemampuan NU dalam membangun jaringan yang tak terputus meski berbeda arus politik.
Ia menilai kekuatan NU terletak pada keteguhan nilai-nilainya yang nasionalis dan patriotik—bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ia mencontohkan lagu tradisional NU, *Ya Lal Wathon*, yang dinyanyikan dengan tangan mengepalkan erat, seolah para jamaah sedang mengikat janji setia pada tanah air. “Ini belum ada Kopassus, NU sudah lebih dari Kopassus. Sebelum merdeka, mereka sudah punya salam komando,” ujarnya, memancing gelak tawa.
Prabowo pun mengungkap kedekatan pribadinya dengan NU sejak kecil. Ia mengenang masa kecilnya sebagai tetangga keluarga Gus Dur di Jakarta, dan mengaku memiliki darah NU dari sisi keluarga ibu. “Saya merasa nyaman, aman, dan tenang di tengah keluarga besar NU,” katanya. Baginya, NU bukan sekadar organisasi, tapi rumah spiritual dan politik yang memahami realitas rakyat paling bawah.
Ia menekankan, kiai dan ulama adalah tokoh yang paling dekat dengan rakyat—lebih dekat daripada pejabat atau aparat. “Mereka merasakan apa yang dirasakan petani, nelayan, dan buruh. Mereka tahu betul beban hidup yang ditanggung rakyat,” ujar Prabowo. Ia membandingkan peran ulama dengan tentara dan polisi, yang juga lahir dari rakyat, sehingga semua elemen negara—ulama, militer, dan pemerintah—harus bersatu dalam memahami dan melayani kebutuhan rakyat.
Dalam candaan terakhir, ia menyampaikan pesan simbolis tentang hubungan ulama dan umara. “Di sini, saya harus patuh pada kiai. Tapi di Istana, kiai yang harus patuh pada saya,” ujarnya, lalu menambahkan, “Itulah yang disebut ulama dan umara bersatu untuk bangsa dan negara.”
Pidato yang sarat nuansa keakraban, historis, dan kearifan lokal itu bukan sekadar pujian. Ia adalah pengakuan politik yang mendalam: bahwa kekuatan NU bukan hanya pada jumlah jamaahnya, tapi pada kemampuannya membentuk karakter bangsa—dari bawah, dengan ketulusan, dan tanpa kekerasan.
