Sumbawanews.com,- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto selama 1,5 tahun terakhir telah membuahkan hasil nyata: total investasi asing senilai Rp2.430 triliun masuk ke Indonesia. Angka ini, menurut Teddy, diambil dari data resmi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan menjadi bukti bahwa perjalanan diplomatik presiden bukan sekadar seremoni, melainkan strategi ekonomi yang terukur.
Teddy mencontohkan kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan pada Maret 2026, yang langsung memicu komitmen investasi sebesar Rp575 triliun dari sektor teknologi, energi bersih, dan manufaktur strategis. Ia menekankan bahwa setiap lawatan presiden dilakukan dengan agenda spesifik—bukan sekadar memperkenalkan Indonesia, tetapi menawarkan peluang bisnis yang konkret, menyesuaikan kebutuhan mitra strategis dan potensi ekonomi nasional.
Klarifikasi ini merespons kritik dari Dino Patti Djalal, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, yang sebelumnya menyatakan bahwa frekuensi perjalanan luar negeri Prabowo terlalu tinggi dan memakan biaya besar. Dino menilai, dana yang digunakan untuk rombongan presiden—termasuk pengamanan, logistik, dan protokoler—seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan domestik yang lebih mendesak.
Namun, Teddy membantah narasi itu. “Kunjungan presiden bukan liburan atau pamer kekuasaan. Ini adalah investasi diplomatik yang menghasilkan return ekonomi ratusan kali lipat,” ujarnya. Menurutnya, biaya satu kunjungan presiden, meski mencapai puluhan miliar, jauh lebih kecil dibandingkan nilai investasi yang berhasil diraih dalam waktu singkat. “Bayangkan, satu pertemuan di Tokyo bisa membuka jalur investasi senilai Rp200 triliun. Itu setara dengan anggaran belanja infrastruktur nasional selama satu tahun.”
Diplomasi ekonomi Prabowo, lanjut Teddy, juga berfokus pada konsolidasi hubungan dengan negara-negara yang memiliki kapasitas teknologi tinggi dan modal berkelanjutan. Kunjungan ke Prancis, Jerman, Singapura, dan Arab Saudi dalam beberapa bulan terakhir tidak hanya memperkuat hubungan politik, tetapi juga membuka pintu bagi proyek-proyek infrastruktur hijau, pengembangan industri halal, dan kolaborasi riset energi terbarukan.
Presiden sendiri, dalam sejumlah kesempatan, menegaskan bahwa Indonesia tidak meminta-minta bantuan, tetapi menawarkan pasar, sumber daya alam, dan stabilitas politik sebagai nilai tawar. “Kami tidak datang dengan tangan terbuka meminta uang. Kami datang dengan rencana, komitmen, dan kepastian hukum,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Paris, akhir Mei lalu.
Kritik terhadap frekuensi perjalanan luar negeri memang masih mengemuka di ruang publik, terutama dari kalangan yang prihatin dengan anggaran negara. Namun, data dari BKPM menunjukkan bahwa sejak 2024, arus investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia meningkat 37% dibanding periode serupa sebelumnya—dengan sektor manufaktur, energi, dan digital menjadi pendorong utama.
Dalam konteks geopolitik yang semakin pecah belah, strategi Prabowo menempatkan Indonesia bukan sebagai penonton, tetapi sebagai aktor yang mampu menarik minat global. Tidak hanya soal uang, tapi juga soal kepercayaan—kepercayaan bahwa Indonesia bisa diandalkan sebagai mitra bisnis yang stabil, berwibawa, dan visioner.
Teddy menutup pernyataannya dengan sebuah pertanyaan retoris: “Jika kunjungan ke luar negeri bisa membawa pulang Rp2.430 triliun, apakah itu bukan tindakan paling bijak yang bisa dilakukan seorang presiden?”
