Sumbawanews.com,- Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengakui kekhawatiran mendalam terhadap percepatan modernisasi militer Tiongkok di kawasan Asia-Pasifik. Namun, dalam pidatonya di Singapore International Defence Dialogue pada Jumat (29/5), ia menegaskan bahwa Washington tidak menginginkan konfrontasi, melainkan keseimbangan strategis yang stabil dan saling menghormati.
Hegseth, yang memimpin delegasi AS dalam forum yang diikuti 45 negara, menyebut pembangunan kekuatan militer Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir sebagai fenomena yang “beralasan untuk dikhawatirkan.” Ia menekankan bahwa AS berkomitmen menjaga stabilitas regional agar tidak ada kekuatan tunggal yang bisa memaksakan hegemoninya—sebuah pernyataan yang jelas mengarah pada Beijing, meski tidak secara eksplisit menuduh.
Berbeda dengan nada keras tahun lalu, pidato Hegseth kali ini terdengar lebih diplomatis. Ia menyatakan bahwa hubungan dengan Tiongkok harus didasarkan pada “iktikad baik dan rasa hormat,” sekaligus menyayangkan absennya Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun yang telah dua tahun berturut-turut tidak hadir dalam pertemuan semacam ini. “Saya berharap rekan saya ada di sini. Tapi saya menantikan kesempatan lain untuk bertemu,” ujarnya dengan nada yang lebih menawarkan dialog daripada ancaman.
Pernyataan ini muncul di tengah dinamika geopolitik yang kompleks. Baru saja, Presiden Donald Trump melakukan kunjungan ke Tiongkok untuk membahas kesepakatan perdagangan, dan sempat mengisyaratkan bahwa penjualan senjata ke Taiwan bisa menjadi alat tawar. Hegseth menegaskan bahwa kebijakan AS terhadap Taiwan belum berubah—tetapi menekankan bahwa keputusan akhir atas penjualan senjata sepenuhnya berada di tangan presiden.
Sementara itu, Tiongkok tetap memilih mengirimkan pakar militer dan akademisi, bukan pejabat tinggi, dalam pertemuan ini. Sikap ini mencerminkan ketegangan yang terus menggantung, meski kedua belah pihak tampak berusaha menghindari eskalasi langsung.
Dalam konteks ini, kebijakan AS bukan lagi soal “menghentikan” Tiongkok, melainkan mengelola persaingan—dengan kekuatan militer yang terus berkembang, diplomasi yang cermat, dan strategi yang menghindari salah paham yang bisa memicu konflik. Keseimbangan kawasan kini menjadi kata kunci, bukan dominasi.
