Sumbawanews.com,- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat, 29 Mei 2026. Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, tapi wujud nyata komitmen pemerintah untuk menjembatani kebijakan dengan realitas di lapangan—di mana rumah layak masih jadi mimpi bagi ribuan keluarga berpenghasilan rendah.
Dalam perjalanannya, Tito menegaskan bahwa “negara hadir untuk rakyat” bukan sekadar slogan. “Di sinilah kita harus merubah cara berpikir: masyarakat yang menunggu tangan pemerintah harus benar-benar merasakan kehadiran itu, bukan hanya mendengar janji,” ujarnya sambil berbincang dengan warga yang sedang membangun rumah mereka sendiri dengan bantuan dana BSPS.
Tito yang didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan, alokasi BSPS di Sulawesi Tenggara tahun ini melonjak drastis. Jika pada 2025 hanya 1.129 unit rumah yang mendapat bantuan, tahun ini angkanya melonjak menjadi 8.973 unit—naik hampir delapan kali lipat. Setiap rumah mendapat stimulan sebesar Rp20 juta untuk perbaikan struktur, atap, atau lantai yang tidak layak huni.
Di Kota Kendari sendiri, pemerintah fokus pada 548 rumah milik keluarga dengan penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan. “Ini bukan sekadar bedah rumah. Ini adalah investasi sosial yang menjamin keamanan, kesehatan, dan martabat keluarga,” kata Tito.
Ia mengaku, program sebesar ini adalah yang pertama kali ia saksikan sejak menjabat sebagai Mendagri. “Selama saya di Kementerian Dalam Negeri, belum pernah ada program perumahan yang begitu masif, terarah, dan menyentuh langsung lapisan paling bawah. Ini adalah terobosan nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto.”
Tito juga memuji semangat para menteri yang turun langsung ke permukiman kumuh, bukan hanya duduk di kantor. “Kalau kita tidak melihat sendiri kondisi atap bocor, dinding retak, atau lantai tanah, bagaimana kita bisa membuat kebijakan yang tepat?”
Ia berharap, program ini tidak berhenti di 2026. “Kita doakan tahun depan dan seterusnya, anggaran dan cakupannya terus bertambah. Backlog perumahan di Indonesia—yang sudah puluhan tahun menggunung—harus mulai diredakan, satu rumah, satu keluarga, satu harapan pada vez.”
Di tengah hiruk-pikuk kebijakan nasional, kunjungan ini menjadi pengingat sederhana namun kuat: kehadiran negara bukan di ruang sidang, tapi di jalan berlumpur, di rumah reyot, di senyum warga yang akhirnya bisa tidur tanpa takut atap jatuh.
