Sumbawanews.com,- Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun untuk tahun 2027, demi menyelamatkan sejumlah program sosial krusial yang terancam terhenti akibat keterbatasan dana. Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, ia menyatakan bahwa pagu indikatif sebesar Rp84,71 triliun yang dialokasikan untuk Kementerian Sosial tahun depan tidak cukup untuk memenuhi beban mandat yang semakin berat.
Gus Ipul menjelaskan, sejumlah program prioritas nasional—mulai dari bantuan sosial (bansos), operasional kantor, hingga Sekolah Rakyat—kini terancam lumpuh karena anggaran operasionalnya nyaris nol. “Tidak ada anggaran operasional bansos sama sekali. Anggaran Sekolah Rakyat masih kurang. Pemberdayaan sosial juga belum optimal,” ujarnya tegas.
Ia menyoroti bahwa selama dua tahun berturut-turut, Kementerian Sosial harus menjalankan tugas-tugas baru yang signifikan—seperti digitalisasi bansos, penerbitan kartu usaha afirmatif, dan perluasan jangkauan Sekolah Rakyat—namun dengan anggaran yang justru 25 persen lebih rendah dibandingkan alokasi tahun 2025. “Ini seperti meminta seseorang berlari maraton dengan sepatu robek,” ucapnya.
Program Sekolah Rakyat, yang menjadi salah satu fokus utama kebijakan Kemensos, menjadi salah satu korban utama krisis anggaran. Meski telah dibangun di sejumlah daerah, keberlanjutan operasional, pemeliharaan fasilitas, dan distribusi kebutuhan dasar seperti seragam dan sepatu siswa masih bergantung pada sisa anggaran yang terbatas. Gus Ipul menekankan bahwa tanpa tambahan dana, program ini berisiko hanya menjadi simbol tanpa dampak nyata bagi masyarakat miskin.
Selain itu, anggaran untuk rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial juga mengalami pemotongan tajam. Padahal, kebutuhan akan layanan pemulihan bagi penyandang disabilitas, korban kekerasan, dan kelompok rentan lainnya justru meningkat seiring kompleksitas sosial pasca-pandemi dan inflasi.
Gus Ipul meminta dukungan penuh dari DPR untuk memperjuangkan tambahan anggaran tersebut. “Kami tidak meminta lebih, tapi meminta cukup. Agar program-program yang sudah dimulai tidak berhenti di tengah jalan, dan rakyat yang mengandalkan bantuan ini tidak dibiarkan sendirian,” katanya.
Usulan ini menjadi sorotan tajam di tengah tren penghematan anggaran nasional. Namun, bagi Gus Ipul, investasi sosial bukan beban, melainkan fondasi kestabilan negara. “Tanpa keadilan sosial, pembangunan ekonomi hanya akan menghasilkan pertumbuhan yang timpang,” tegasnya.
Dengan usulan ini, Kementerian Sosial berharap bisa memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak lagi sekadar bangunan, tapi menjadi tempat yang benar-benar menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia dari kemiskinan dan putus sekolah.
