Sumbawanews.com,- Pihak eksternal diduga ikut campur dalam pembatalan mendadak Konferensi Republik yang semula rencananya digelar di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, pada Minggu, 28 Juni 2026. Meski panitia telah memenuhi seluruh prosedur administrasi, termasuk pengajuan izin ke Ventura FKUI sejak pekan sebelumnya dan menerima surat tugas resmi tiga hari sebelum acara, kegiatan tiba-tiba dilarang oleh pihak kampus pada malam harinya.
Razaan Bayu Rachman, anggota Majelis Wali Amanat UI dari unsur mahasiswa, mengatakan bahwa satu hari sebelum acara, pihak UI menerima serangkaian telepon dari pihak luar yang tidak disebutkan identitasnya. “Mereka tidak secara eksplisit meminta acara dibatalkan, tapi pesannya implisit—seolah kekhawatiran muncul karena ini dianggap sebagai konsolidasi massa dengan muatan politis kuat,” ujarnya di lokasi kejadian.
Menurut Razaan, Rektor UI Heri Hermansyah, yang sedang bertugas di luar negeri, hanya mempertanyakan kegiatan itu karena tekanan dari luar, bukan menjadi pengambil keputusan pembatalan. “Saya yakin rektor tidak melarang. Tapi intervensi dari luar membuat kampus terpaksa menarik izin,” katanya.
Panitia yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan akademikus, yang sebelumnya telah menggelar Konferensi Republik pertama di Yogyakarta pada 30 Mei 2026, tetap melanjutkan diskusi secara daring pukul 13.00 WIB. Sekretaris Umum Panitia, Yanuar Nugroho, menjelaskan bahwa tujuan konferensi ini bukan membentuk organisasi baru, melainkan menghubungkan simpul-simpul otonom yang memiliki keresahan serupa terhadap krisis demokrasi dan representasi publik.
“Kami tidak melebur identitas masing-masing, tapi memperkuat jaringan. Agar suara sipil tidak lagi terpisah-pisah,” ujar Yanuar.
Dalam konferensi sebelumnya di UGM, peserta dari ratusan organisasi masyarakat sipil menyatakan bahwa lembaga demokrasi formal kini jauh dari fungsi pengawasan dan representasi. Krisis yang muncul, menurut mereka, bersifat lintas sektor dan mengancam hubungan antara warga negara dan negara.
Direktur Hubungan Masyarakat UI, Erwin Agustian Panigoro, mengatakan pihak kampus sedang menyusun pernyataan resmi terkait keputusan ini. Sementara itu, Razaan menyesalkan adanya tekanan eksternal yang mengancam ruang akademik sebagai tempat dialog terbuka. “Ini simbol masyarakat berkumpul untuk berpikir bersama. Jika itu mengganggu, maka yang perlu dipertanyakan bukan kegiatannya, tapi ketakutan yang mendorongnya dibungkam.”
