Sumbawa Barat sumbawanews.com – Kelangkaan LPG 3 kilogram di Kecamatan Maluk semakin dikeluhkan masyarakat. Sulitnya memperoleh gas bersubsidi, ditambah harga yang dijual jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), mendorong Pemerintah Desa Pasir Putih mengambil langkah dengan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ikut berperan dalam pengendalian distribusi LPG bersubsidi.
Kepala Desa Pasir Putih menyampaikan bahwa kondisi yang terjadi saat ini sudah tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terdampak akibat kelangkaan tersebut.
“Kami melihat kondisi ini sudah tidak normal. Kalau dibiarkan, masyarakat kecil yang akan terus dirugikan,” tegas Kepala Desa Pasir Putih.
Ia menilai BUMDes perlu mengambil peran strategis agar distribusi LPG subsidi dapat lebih tepat sasaran. Keterlibatan BUMDes juga diharapkan mampu menciptakan sistem distribusi yang lebih transparan dan meminimalkan potensi penyimpangan.
Di lapangan, keluhan masyarakat terus bermunculan. Sejumlah ibu rumah tangga mengaku harus mendatangi beberapa pangkalan untuk mencari LPG 3 kilogram, namun sering kali pulang tanpa membawa tabung gas. Di sisi lain, muncul dugaan adanya praktik penimbunan maupun penyaluran kepada pihak yang tidak berhak sehingga memperparah kelangkaan.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Desa Pasir Putih berencana melakukan pendataan ulang penerima LPG subsidi serta menelusuri jalur distribusi guna mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kebocoran distribusi.
“Kami tidak ingin ada yang bermain di atas penderitaan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan kami tindaklanjuti bersama pihak terkait,” lanjutnya.
Selain itu, BUMDes juga didorong untuk menjalin kerja sama dengan agen resmi LPG, bahkan dipersiapkan agar dapat menjadi sub-pangkalan resmi sehingga distribusi gas bersubsidi dapat dikendalikan lebih dekat dari tingkat desa.
Pemerintah desa berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menjamin ketersediaan LPG 3 kilogram bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Kelangkaan LPG 3 kilogram di Kecamatan Maluk dinilai bukan hanya menyangkut persoalan pasokan, tetapi juga menyangkut tata kelola distribusi yang adil dan tepat sasaran. Masyarakat kini menaruh harapan agar upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Pasir Putih bersama BUMDes dapat memberikan solusi nyata sekaligus meningkatkan transparansi distribusi LPG bersubsidi di wilayah tersebut.
