Sumbawanews.com,- Tanggapan resmi datang dari Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo soal kemungkinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka maju bersama pada Pemilu 2029 bukanlah keputusan politik yang bisa diambil sembarangan. Dalam konferensi pers di Istana Negara, Jokowi menyatakan harapannya agar kedua tokoh itu tetap berada dalam kancah politik nasional, meski tidak secara eksplisit menyebutkan dukungan atau rekomendasi resmi. Pernyataan itu langsung memicu spekulasi luas di kalangan elite partai dan publik.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), merespons dengan sikap hati-hati. “Saya tidak bisa berkomentar atas harapan pribadi seorang presiden,” ujar AHY di Jakarta, Jumat. “Politik bukan soal keinginan satu orang, tapi soal proses demokrasi yang melibatkan partai, rakyat, dan konstitusi.” Ia menekankan bahwa setiap calon presiden atau wakil presiden harus melalui mekanisme internal partai, konsultasi luas, dan tentu saja, persetujuan dari pemilih.
AHY menambahkan bahwa Jokowi, meski memiliki pengaruh besar, tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh maju di pemilu berikutnya. “Presiden adalah kepala negara, bukan komandan partai. Kewenangan menentukan calon ada di tangan partai politik dan rakyat melalui pemilu,” tegasnya.
Pernyataan Jokowi sendiri dianggap sebagai sinyal halus dalam konteks dinamika politik pasca-pemilu 2024, di mana koalisi pendukung Prabowo-Gibran berhasil menguasai parlemen dan mengantarkan pasangan itu ke kursi kepresidenan. Namun, hingga kini, belum ada keputusan resmi dari Partai Gerindra maupun PDI-P tentang siapa calon presiden atau wakil presiden pada 2029. Gibran sendiri, yang kini menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, belum menyatakan niat maju sebagai calon presiden, meski popularitasnya terus meningkat di kalangan muda.
Beberapa pengamat politik menilai pernyataan Jokowi sebagai upaya menjaga stabilitas koalisi, sekaligus menghindari konflik internal di kalangan elite. “Ini bukan rekomendasi, tapi peringatan halus: jangan sampai kekuasaan yang dibangun sekarang hancur karena ego politik,” kata Dr. Rizal Mallarangeng, pakar politik dari Universitas Indonesia.
Sementara itu, Partai Gerindra membantah adanya kesepakatan tertutup soal pencalonan Gibran pada 2029. “Kami tidak punya rencana apapun untuk masa depan setelah 2024. Semua akan diputuskan sesuai dinamika partai dan kehendak rakyat,” ujar Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani.
Dalam konteks ini, AHY menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus tetap berjalan sesuai aturan main yang jelas: partai memilih calon, rakyat memilih pemimpin. “Jangan sampai harapan seorang presiden dianggap sebagai mandat politik. Itu bahaya,” pungkasnya.
