Sumbawanews.com,- Tiga kelompok masyarakat berencana menggelar aksi damai di Jakarta pada Senin, 22 Juni 2026, dengan tuntutan yang beragam namun sama-sama menekankan reformasi struktural dan keadilan sosial. Aksi ini diprediksi memadati titik-titik strategis seperti Patung Kuda dan Monas, sekaligus memicu gelombang protes serentak di 300 lokasi di seluruh Indonesia.
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menjadi pelopor aksi dengan tuntutan utama: evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi yang bertajuk *#EvaluasiTotalKabinetMerahPutihPrabowoGibran* akan berlangsung dari Senin hingga Rabu, dimulai dari Patung Kuda, Jakarta Pusat. PB PMII menuntut lima hal inti: tegaknya amanat Pasal 33 UUD 1945, pemulihan kepercayaan publik, penguatan kemandirian ekonomi nasional, reshuffle kabinet berbasis kompetensi, serta pembubaran Koperasi Desa Merah Putih dan peningkatan kesejahteraan guru. Aksi ini tidak hanya terbatas di ibu kota—ratusan kampus dan organisasi mahasiswa di seluruh nusantara juga akan turut serta dalam demonstrasi serentak.
Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Jakarta menggelar long march dari depan Kedutaan Besar Amerika Serikat menuju Lapangan Silang Monas. Mereka fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), menuntut pemerintah untuk secara tegas mendukung pelaksanaan program tersebut sekaligus menuntut hukuman maksimal bagi para koruptor dana MBG. Aksi ini menekankan isu kesejahteraan rakyat kecil, menggambarkan kekhawatiran luas terhadap penyalahgunaan anggaran sosial yang seharusnya melindungi kelompok rentan.
Sementara itu, Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) mengkoordinasikan aksi lintas provinsi—dari Riau hingga Sulawesi Selatan—dengan titik pusat di sekitar Monas. Mereka menyebut aksi ini sebagai “Cor Badan dan Kubur Badan,” simbol protes terhadap ketidakadilan agraria yang terus menghancurkan nasib petani dan masyarakat adat. Tuntutan KNARA menekankan perlunya penegakan Pasal 33 UUD 1945, pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960, serta pembentukan Badan Nasional Reforma Agraria (BNARA) sebagai lembaga otonom yang berwenang mengawasi dan mereformasi penguasaan tanah. Mereka juga mengecam kebijakan ekonomi yang mereka sebut “Kaum Serakahnomics,” yang menurut mereka memperdalam kesenjangan antara pemilik modal dan rakyat pekerja.
Meski berbeda dalam fokus, ketiga aksi ini menyatu dalam satu narasi besar: kebutuhan mendesak akan transparansi, keadilan, dan penegakan konstitusi. Dalam konteks politik saat ini, di mana dinamika antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran semakin menjadi sorotan publik, aksi-aksi ini bukan sekadar protes, tapi juga ujian terhadap kapasitas pemerintah dalam merespons aspirasi demokratis yang terorganisasi dan damai.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Polri telah mengumumkan siap mengawal aksi dengan prinsip keamanan dan kepatuhan hukum. Namun, tekanan politik dan sosial yang terakumulasi dalam tuntutan-tuntutan ini menunjukkan bahwa Jakarta, hari ini, bukan hanya menjadi panggung demonstrasi—tapi juga cermin dari kehendak rakyat yang tak lagi bisa diabaikan.
