Sumbawanews.com,- Teheran menegaskan bahwa masa depan negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat kini bergantung pada sikap Washington—bukan pada tekad Iran untuk berkompromi, melainkan pada kesediaan AS untuk menghentikan tuntutan yang dianggap tidak masuk akal dan meninggalkan posisi yang saling bertentangan. Pernyataan ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Iran pada Jumat, menyusul percakapan telepon antara Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan rekan Oman, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, yang memediasi pembicaraan diplomatik antara kedua negara.
Sejak serangan udara gabungan AS-Israel terhadap sejumlah target di Iran pada 28 Februari lalu, ketegangan di kawasan Teluk Persia mencapai titik paling kritis dalam beberapa tahun terakhir. Serangan itu merusak infrastruktur strategis dan menewaskan warga sipil, memicu ancaman balasan dari Teheran. Namun, pada 7 April, kedua pihak secara tak terduga mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu—sebuah jeda diplomatik yang langka, namun belum membuahkan terobosan.
Perundingan lanjutan yang digelar di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan signifikan. Meski AS mengklaim telah mencapai kesepakatan pada isu-isu sekunder, Presiden Donald Trump tetap menegaskan bahwa inti permasalahan—terutama terkait program nuklir Iran dan akses bebas melalui Selat Hormuz—belum terselesaikan. Sementara itu, Iran menolak tuntutan AS untuk menghentikan pengayaan uranium hingga tingkat rendah, serta menolak pembatasan yang dianggap melanggar kedaulatan nasional.
Di tengah kebuntuan ini, Washington justru memperketat tekanan ekonomi: blokade terhadap pelabuhan Iran diperluas, dan rencana untuk melarang maskapai penerbangan Iran mengisi bahan bakar di bandara internasional mulai disusun. Langkah-langkah ini, menurut para analis, justru memperdalam kecurigaan Teheran bahwa AS tidak berniat serius mencari solusi, melainkan ingin memaksa Iran menyerah tanpa imbalan nyata.
Meski demikian, Iran tetap membuka pintu untuk negosiasi—dengan syarat. “Kesepakatan final tidak bisa dibangun di atas tuntutan yang kontradiktif dan tidak seimbang,” demikian pernyataan resmi Kemenlu Iran. “AS harus memilih: apakah ingin perdamaian yang berkelanjutan, atau terus mempertahankan kebijakan yang hanya menghasilkan eskalasi.”
Sementara itu, gencatan senjata yang semula berakhir pada April telah diperpanjang oleh Trump atas desakan sekutu regional, memberi ruang waktu tambahan bagi Iran untuk menyusun proposal baru. Namun, blokade tetap berlaku, dan tidak ada tanda-tanda AS akan mencabut sanksi ekonomi yang telah menghantam ekonomi Iran selama lebih dari satu dekade.
Dengan latar belakang kegagalan pembicaraan sebelumnya dan kekhawatiran akan kemungkinan perang terbuka, dunia kini menanti apakah Washington akan mengubah nada diplomasi—atau membiarkan krisis ini terus mengambang di ambang kehancuran.
