Sumbawanews.com,- Lebih dari dua tahun sejak diterbangkan ke Baghdad untuk perawatan medis, Hanin Muhammad, 40, masih terperangkap di dalam kompleks rumah sakit pribadi di ibu kota Irak, terpisah dari keenam anaknya yang tersebar di tenda-tenda darurat di Gaza. Dokumen perjalanan miliknya dan 45 warga Palestina lainnya—termasuk 21 pasien kritis dan 25 pendamping—disita oleh otoritas Irak sejak kedatangan mereka pada Maret 2024, membuat mereka tak bisa bergerak, tak bisa pulang, dan tak bisa menghubungi keluarga yang tersisa di tanah air yang porak-poranda.
“Saya sudah tiga tahun tidak melihat anak-anak saya,” kata Hanin, yang datang ke Irak sebagai pendamping adiknya, Sabreen, penderita gagal ginjal yang menjalani transplantasi. Rumah mereka di Rafah hancur diterjang serangan Israel, memaksa keenam anaknya mengungsi ke wilayah antara Rafah dan Khan Younis. “Saya hanya bisa mengecek kabar mereka lewat orang lain—karena tak ada internet. Saya memohon, tolong bantu kami pulang ke Mesir, daftarkan diri, lalu kembali ke keluarga.”
Kisah Hanin bukan satu-satunya. Di kompleks Medical City Baghdad, puluhan warga Palestina—dari pasien kanker, gangguan darah, hingga luka perang—hidup dalam kehampaan administratif. Paspor baru yang dikeluarkan Kedutaan Palestina di Baghdad tak berguna tanpa stempel resmi dari pemerintah Irak. Tanpa dokumen, mereka tak bisa membeli tiket pesawat, bahkan jika mampu membayarnya.
Noor Ibrahim, seorang pendamping yang datang bersama bibinya yang menderita kanker, mengatakan ia telah bertunangan selama empat tahun—tapi pernikahan tak pernah terwujud. “Kami dijanjikan hanya enam bulan perawatan. Sekarang dua tahun berlalu. Saya ingin pulang, menikah, dan memulai hidup. Tapi saya terkunci di sini.”
Kondisi mereka semakin memprihatinkan. Makanan yang disediakan rumah sakit dianggap tidak layak konsumsi. Mereka bertahan hidup berkat derma warga lokal. Samah Abdul Moati, 65, penderita leukemia dan kanker hati, kehilangan dua putranya dalam perang. Dua putranya lainnya kini hidup dengan implan platinum akibat luka tembak. Suaminya terbaring di unit perawatan intensif Gaza tanpa perawat. Anak-anak dan cucu-cucunya tinggal di tenda, menghadapi dingin dan ketakutan.
“Saya tidak peduli lagi dengan pengobatan saya,” ujar Samah. “Yang saya inginkan hanyalah pulang. Saya terjebak di antara dinding rumah sakit, sementara hati saya berada bersama keluarga saya—yang mungkin sudah tak lagi hidup.”
Mereka yang berani bersuara—meminta keadilan, menuntut dokumen mereka—malah dihukum. Manajemen rumah sakit mengunci ruang rawat, melarang mereka keluar ke taman, bahkan menghentikan akses ke fasilitas dasar. Hanya setelah liputan media internasional, tekanan memaksa pihak rumah sakit membuka kembali akses.
Pemerintah Irak bersikap diam. Menteri Kesehatan menolak memberi komentar. Pejabat komunikasi menyebut kasus ini “politik”, bukan masalah kesehatan. Sementara juru bicara baru pemerintah, Haidar Al-Aboudi, hanya berjanji akan “meninjau masalah ini”.
Sementara itu, di Gaza, krisis medis terus memburuk. Lebih dari 20.000 pasien menunggu izin keluar untuk pengobatan luar negeri. 1.200 anak menderita kelumpuhan akibat serangan udara. 4.800 anak membutuhkan perawatan segera. Tahun lalu, 457 bayi meninggal dalam minggu pertama kelahiran—sebagian besar karena kelahiran prematur dan berat badan rendah, akibat stres dan kelaparan.
Bagi Hanin, Samah, dan puluhan lainnya, ini bukan soal bantuan kemanusiaan. Ini soal hak dasar manusia: untuk bersatu kembali dengan keluarga sebelum waktu habis.
“Saya tidak meminta kemewahan,” kata Samah, suaranya terdengar lelah tapi tegas. “Saya hanya meminta jalan aman. Biarkan saya pulang—sebelum saya kehilangan mereka selamanya.”
