Sumbawanews.com,- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon tak bisa dihindari setelah mandat UNIFIL berakhir akhir tahun ini. Dalam laporan resmi yang disampaikan ke Dewan Keamanan PBB, Guterres mengusulkan tiga opsi penempatan pasukan baru, dengan skala antara 2.000 hingga 5.500 personel, untuk mengisi kekosongan keamanan di perbatasan selatan Lebanon dan mengawasi gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah.
Keputusan untuk mengakhiri misi UNIFIL, yang telah beroperasi sejak 1978, diambil oleh Dewan Keamanan PBB pada Agustus tahun lalu setelah tekanan kuat dari Amerika Serikat. Namun, dengan konflik di perbatasan yang kembali memanas dan serangan Israel yang terus berlanjut, kebutuhan akan kehadiran internasional justru semakin mendesak.
Duta Besar Lebanon untuk PBB, Ahmad Arofa, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penggantian UNIFIL. “Kami membutuhkan bantuan berkelanjutan dari PBB dan komunitas internasional — tidak hanya untuk memfasilitasi penarikan pasukan Israel, tetapi juga untuk memperkuat otoritas negara kami atas seluruh wilayahnya,” ujar Arofa.
Pendapat serupa disuarakan oleh China dan Rusia di Dewan Keamanan. Duta Besar China, Fu Cong, menekankan bahwa keputusan yang diambil harus bertanggung jawab: “Karena mandat UNIFIL akan segera berakhir, Dewan Keamanan harus memastikan kehadiran PBB tetap ada di Lebanon untuk mencegah kekosongan keamanan yang bisa memicu kekacauan lebih luas.”
Saat ini, UNIFIL ditempatkan di Lebanon selatan, dekat garis biru (Blue Line), dengan sekitar 7.500 personel dari hampir 50 negara. Meski telah berperan sebagai penyangga konflik selama empat dekade, misi ini gagal mencegah serangan berulang dan eskalasi kekerasan.
Guterres menekankan bahwa pasukan baru tidak sekadar bertugas memantau, tetapi harus mampu memfasilitasi de-eskalasi, dialog antar pihak, dan koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Lebanon. “Ini bukan sekadar misi pengawasan — ini adalah langkah strategis menuju solusi jangka panjang,” demikian bunyi laporan PBB.
Dengan waktu yang tersisa kurang dari tiga bulan sebelum mandat UNIFIL berakhir, tekanan politik kini bergeser ke Dewan Keamanan. Pilihan yang diambil dalam beberapa minggu mendatang akan menentukan apakah Lebanon akan tetap memiliki pelindung internasional — atau justru terjebak dalam kevakuman keamanan yang berpotensi memperburuk krisis regional.
