Sumbawanews.com,- Sejak awal masa jabatan kedua Donald Trump, Eropa secara sistematis melepaskan ketergantungannya pada raksasa teknologi Amerika Serikat. Dari pemerintah hingga lembaga pendidikan, puluhan entitas di benua itu beralih ke solusi open source dan pengembang lokal, sebagai respons terhadap kebijakan geopolitik yang semakin agresif dan risiko kehilangan kedaulatan data.
Di Brussels, Komisi Eropa resmi meluncurkan rencana jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada infrastruktur digital AS. Parlemen Eropa telah mengganti mesin pencari default Google dengan Qwant, layanan asal Prancis. Ribuan pegawai pemerintah Prancis kini menggunakan perangkat kantor berbasis open source bernama LaSuite, yang dirancang khusus untuk membebaskan mereka dari ketergantungan pada Microsoft dan Google.
Di Belanda, pemerintah pusat secara bertahap memindahkan repositori kode dari GitHub—milik Microsoft—ke platform nasional sendiri, Developer.Overheid.nl. Finlandia membatalkan rencana memindahkan sistem pemilunya ke layanan cloud Amazon Web Services (AWS), sementara organisasi pengelola domain .be di Belgia secara resmi mengumumkan keluar dari AWS. Di Jerman dan Belanda, kota-kota besar mulai mengganti Microsoft Office dan Google Docs dengan alternatif lokal yang lebih transparan.
Tak hanya perangkat produktivitas, inisiatif digital sovereignty juga menjangkau ruang sosial. Eurosky, platform sosial berbasis protokol AT yang dirancang sebagai alternatif Bluesky, kini dikembangkan oleh konsorsium perusahaan teknologi Eropa. Bahkan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) pun memutuskan meninggalkan Microsoft Office demi solusi open source Eropa.
Kebijakan ini bukan sekadar respons terhadap retorika Trump, tapi juga akibat dari kekhawatiran mendalam: undang-undang AS seperti CLOUD Act dan FISA yang memungkinkan akses pemerintah AS ke data di luar perbatasannya, dominasi segelintir perusahaan teknologi, dan ketidakpastian hukum akibat sanksi AS terhadap pejabat ICC. “Warga, perusahaan, dan organisasi kini termotivasi untuk mengambil kendali atas masa depan digital mereka—terlepas dari kepentingan miliarder dan kebijakan Trump,” ujar Marietje Schaake, peneliti di Stanford Cyber Policy Center dan mantan anggota Parlemen Eropa.
Meski demikian, peralihan ini belum menyentuh akar ketergantungan. Laporan terbaru Parlemen Eropa mengakui bahwa raksasa teknologi AS masih mendominasi hampir seluruh lapisan infrastruktur digital benua itu—dari cloud, kecerdasan buatan, hingga sistem operasi seluler. Upaya ini pun berpotensi memperuncing ketegangan dengan pemerintah Trump, yang telah mengecam regulasi digital Eropa sebagai bentuk proteksionisme.
Namun, semangat perubahan tak terbendung. “Kita tidak punya waktu lagi untuk sekadar berdiskusi soal kedaulatan digital,” kata Menteri Digital Bavaria, Dr. Mehring. “Dalam situasi geopolitik saat ini, kita harus beralih dari bicara ke tindakan.”
Pergeseran ini bukan lagi tren—melainkan kebutuhan strategis. Eropa sedang membangun ulang fondasi digitalnya, satu langkah per satu langkah, demi masa depan yang tidak bergantung pada keputusan di Washington.
