Sumbawanews.com,- Mesir mengambil langkah diplomatik mendesak untuk menyelamatkan gencatan senjata di Gaza yang kini terancam runtuh akibat eskalasi militer Israel yang semakin agresif. Pemerintah Kairo secara tegas memperingatkan Tel Aviv agar tidak memperluas wilayah pendudukannya di Gaza, yang dinilai melanggar kesepakatan damai yang telah dirundingkan dan dijamin oleh Amerika Serikat.
Dalam upaya mendesak menghindari perang total, Mesir mengundang delegasi tinggi Hamas, dipimpin oleh Khalil al-Hayya—negosiator utama kelompok tersebut—untuk melakukan pembicaraan darurat di Kairo. Sumber intelijen Mesir mengatakan, pihaknya bekerja keras menyelesaikan logistik pertemuan sebelum akhir pekan ini, dengan harapan dapat menghentikan siklus kekerasan yang telah menewaskan setidaknya 141 warga Palestina dalam dua minggu terakhir.
Peringatan ini muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan perintah militer untuk memperluas kendali Israel atas wilayah Gaza dari 53% menjadi 70%. Langkah ini secara langsung bertentangan dengan kesepakatan damai komprehensif yang dirundingkan pada Oktober 2025 di bawah mediasi pemerintahan Donald Trump. Para mediator internasional menegaskan, perluasan wilayah pendudukan ini bukan hanya melanggar kesepakatan, tetapi juga menghancurkan fondasi kepercayaan yang masih tersisa.
Krisis semakin memburuk setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara terbuka menghidupkan kembali rencana “migrasi sukarela” warga Palestina keluar dari Gaza. Pernyataan itu disampaikan Katz saat mengumumkan pembunuhan pemimpin militer Hamas, Mohammed Odeh, yang tewas dalam serangan udara Israel. Katz menyatakan, rencana pemindahan paksa itu akan dilaksanakan “pada waktu dan cara yang tepat”—pernyataan yang langsung memicu kemarahan regional dan kecaman keras dari Mesir.
Kairo menegaskan, tidak akan membiarkan Gaza menjadi wilayah yang dikosongkan secara sistematis. Pemerintah Mesir menolak tegas setiap upaya untuk mendorong warga Palestina menuju perbatasan Rafah, yang dianggap sebagai pintu keluar paksa. Sebagai bagian dari upaya mediasi, Mesir terus berkoordinasi erat dengan Qatar, Turki, dan pejabat Amerika Serikat untuk memperbaiki mekanisme gencatan senjata, termasuk merevisi lampiran kesepakatan asli yang bertujuan menekan kekerasan.
Sumber di Kairo mengungkapkan, para mediator percaya bahwa langkah-langkah Netanyahu—mulai dari perluasan pendudukan hingga pembunuhan target militer Hamas seperti Izz al-Din al-Haddad dan Mohammed Odeh—dipicu oleh tekanan politik domestik, terutama kegagalan militer Israel di Lebanon dan persaingan elektoral yang semakin ketat.
Dalam komunikasi terpisah, Mesir telah menghubungi pemerintah AS untuk mendesak Presiden Donald Trump agar segera menahan langkah Israel yang semakin tidak terkendali. Sementara itu, seorang pejabat tinggi Hamas di luar negeri mengonfirmasi bahwa Hamas telah menerima sinyal positif dari Mesir dan mengharapkan pertemuan langsung dalam hitungan hari.
Hamas menegaskan, gencatan senjata yang awalnya dirancang untuk mengakhiri dua tahun perang berdarah—yang menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan membuat hampir seluruh populasi Gaza kehilangan rumah—kini berada di ambang kehancuran. Kelompok itu menyerukan kepada Amerika Serikat dan negara-negara penjamin lainnya untuk segera mengambil langkah “serius dan mendesak” guna memaksa Israel mematuhi komitmennya.
Meski secara teknis masih berlaku, gencatan senjata itu telah menjadi semu. Sejak Oktober 2025, setidaknya 929 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel—angka yang menunjukkan bahwa perjanjian damai itu lebih banyak menjadi jeda militer daripada jalan menuju perdamaian.
