Sumbawanews.com,- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pencegahan konflik sosial harus menjadi prioritas utama di seluruh daerah Sulawesi, bukan sekadar respons setelah kerusuhan terjadi. Dalam silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulawesi di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Sabtu (30/5/2026), Tito menekankan tiga pilar strategis: mencegah, menghentikan, dan memulihkan—dengan penekanan kuat pada tahap awal.
“Konflik tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi kerusuhan. Kita harus tangkap tanda-tanda awalnya, sebelum api menyala,” ujar Tito. Ia meminta seluruh kepala daerah segera mengoptimalkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang melibatkan TNI, Polri, BIN, kejaksaan, dan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan operasional. Sinergi ini, menurutnya, harus didukung sistem deteksi dini yang terintegrasi, menggabungkan data dari berbagai instansi untuk memetakan potensi gesekan sosial, agama, atau etnis sejak dini.
Tito juga menyoroti peran sentral tokoh masyarakat, agama, dan adat sebagai garda terdepan penjaga harmoni. “FKUB, para ulama, kepala adat, dan pemimpin komunitas adalah mata dan telinga masyarakat. Mereka harus jadi ujung tombak pencegahan, bukan hanya penenang setelah kericuhan,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan capaian ekonomi Sulawesi yang menjanjikan, sekaligus tantangan yang mengintai di balik angka-angka positif. Pada triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,06 persen, dengan Sulawesi menjadi salah satu kawasan paling dinamis. Sulawesi Tengah memimpin dengan pertumbuhan 8,32 persen, diikuti Gorontalo (7,68%), Sulawesi Selatan (6,23%), Sulawesi Utara (5,56%), dan Sulawesi Barat (5,19%).
Pertumbuhan ini, kata Amalia, didorong kuat oleh sektor industri pengolahan—yang kontribusinya melonjak dari 10,54 persen pada 2011 menjadi 27,26 persen pada 2026. Hilirisasi komoditas seperti nikel di Sulawesi Tenggara dan ekspor makanan di Sulawesi Selatan menjadi pendorong utama. Gorontalo mencatat pertumbuhan industri pengolahan mencapai 29,43 persen, sementara Sulawesi Tengah mencatatkan 15,1 persen.
Namun, di balik angka-angka gemilang itu, ketimpangan masih menghiasi peta sosial. Di Gorontalo, meski ekonomi tumbuh hampir 8 persen, tingkat kemiskinan masih bertahan di 6,12 persen. Di Sulawesi Tengah, angka kemiskinan bahkan menyentuh 10,2 persen—tertinggi di antara provinsi dengan pertumbuhan tertinggi.
“Pertumbuhan ekonomi bukan jaminan kesejahteraan,” ujar Amalia. “Kita punya pengangguran rendah, tapi banyak pekerjaan yang tidak layak—gaji tidak mencukupi, jaminan sosial minim, dan produktivitas tidak sebanding dengan upah.”
Ia menekankan bahwa data Sensus Ekonomi yang akan diluncurkan segera akan menjadi fondasi kebijakan yang lebih adil. “Tanpa data akurat, kita hanya menebak-nebak. Kita butuh tahu siapa yang kaya, siapa yang tertinggal, dan di mana investasi paling dibutuhkan.”
Tito menutup arahannya dengan seruan kolektif: “Stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi adalah dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Jangan biarkan kemajuan ekonomi jadi alasan untuk mengabaikan keadilan sosial.”
