Sumbawanews.com,- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku mulai 10 Juni 2026 akan berdampak relatif kecil terhadap laju inflasi nasional. Menurutnya, produk BBM non-subsidi ini tidak menjadi bahan bakar utama bagi angkutan umum maupun logistik, sehingga penyesuaian harganya tidak akan menimbulkan tekanan berarti pada biaya produksi dan distribusi barang kebutuhan pokok.
“Karena Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang dan angkutan umum,” ujar Purbaya usai pertemuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6). Pernyataan itu menjadi dasar analisis pemerintah bahwa kenaikan harga dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter untuk Pertamax RON 92, serta dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter untuk Pertamax Green RON 95, lebih bersifat dampak permintaan kelompok konsumen menengah ke atas, bukan penggerak inflasi struktural.
Pertamina Patra Niaga mengonfirmasi penyesuaian harga tersebut sebagai bagian dari mekanisme evaluasi berkala yang telah ditetapkan pemerintah, dengan mempertimbangkan fluktuasi harga minyak dunia dan kondisi pasar keekonomian. Sekretaris Perusahaan Roberth MV Dumatubun menegaskan, keputusan ini diambil secara koordinatif dengan regulator dan tetap menjaga keberlanjutan pasokan BBM berkualitas tinggi bagi masyarakat.
Sementara itu, harga BBM bersubsidi—Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter—tidak ikut disesuaikan. Demikian pula produk non-subsidi lainnya seperti Pertamax Turbo (RON 98) tetap di Rp20.750, Dexlite di Rp23.000, dan Pertamina Dex di Rp24.800 per liter. Pertamina juga menjamin ketersediaan stok di seluruh jaringan SPBU di Indonesia.
Purbaya menyerahkan kebijakan kuota BBM bersubsidi sepenuhnya kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah terus memantau dampak makroekonomi dari setiap penyesuaian harga energi. Langkah ini, kata dia, sejalan dengan strategi fiskal yang berfokus pada efisiensi anggaran dan stabilitas harga tanpa mengorbankan akses energi bagi masyarakat luas.
Dengan dominasi penggunaan Pertamax pada kendaraan pribadi dan sektor bisnis berkapasitas tinggi, pemerintah meyakini bahwa lonjakan harga ini tidak akan mengganggu daya beli masyarakat secara signifikan. Sebagai bagian dari transisi energi berkelanjutan, kebijakan ini juga diharapkan mendorong kesadaran konsumen untuk lebih bijak dalam memilih jenis BBM sesuai kebutuhan.
