Sumbawanews.com,- Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) oleh Kejaksaan Agung tak lagi sekadar soal perangkat teknologi yang tak tepat sasaran. Kasus ini kini berubah menjadi momentum strategis untuk membongkar jaringan kejahatan kerah putih yang selama lima tahun—sejak 2019 hingga 2024—tersembunyi di balik narasi besar Merdeka Belajar.
Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), menegaskan bahwa pengadaan Chromebook hanyalah puncak gunung es. “Ini bukan kasus satu perangkat, tapi simbol dari sistem yang salah arah,” ujarnya. Menurutnya, selama era tersebut, anggaran pendidikan lebih banyak dialokasikan untuk proyek-proyek spektakuler yang mudah dipamerkan, daripada memperkuat fondasi nyata: kesejahteraan dan kompetensi guru.
Contoh nyatanya, anggaran Rp3 triliun lebih digelontorkan untuk program Guru Penggerak—yang lebih banyak berupa pelatihan dan sertifikasi digital—sementara Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang secara langsung menentukan kenaikan pangkat dan gaji guru, justru diabaikan dalam prioritas anggaran. “Guru-guru di daerah tertinggal butuh gaji layak dan pelatihan berkelanjutan, bukan webinar berdurasi satu jam yang diikuti hanya oleh mereka yang sudah punya akses internet stabil,” katanya.
P2G juga mengkritik cara pengukuran keberhasilan kebijakan pendidikan yang didominasi indikator permukaan: jumlah platform digital yang diluncurkan, viralitas konten di media sosial, hingga testimoni yang dipilih secara selektif dari kelompok elit. Fenomena “4L” — Lu lagi, Lu lagi — menjadi sindiran tajam terhadap keterulangan wajah-wajah yang sama di setiap acara resmi, sementara ribuan guru di pelosok tak pernah terlihat dalam laporan resmi.
Lebih jauh, Iman menilai bahwa banyak program pendidikan dirancang bukan untuk memperbaiki sistem, tapi untuk menciptakan “kesan keberhasilan” menjelang akhir masa jabatan. “Ketika pemerintah mengklaim ‘revolusi pendidikan’, tapi guru-guru masih kekurangan buku, listrik, dan gaji yang layak—itu bukan inovasi, itu ilusi,” tegasnya.
Kejagung kini tengah menggali jejak aliran dana dari pengadaan Chromebook yang diduga melibatkan penyelewengan anggaran, manipulasi tender, dan keterlibatan pihak swasta. Tapi di balik itu, para pengamat menduga ada pola yang lebih dalam: pengalihan anggaran publik ke proyek-proyek digital yang menguntungkan konsultan dan vendor tertentu, dengan imbalan laporan keberhasilan yang dipalsukan.
Jika kasus Chromebook berhasil diungkap hingga ke akar-akarnya, bukan tidak mungkin ini akan menjadi titik balik dalam sejarah tata kelola pendidikan Indonesia—membuka pintu bagi penyelidikan menyeluruh terhadap skema korupsi yang selama ini berjalan diam-diam, rapi, dan berlapis-lapis, dengan mengatasnamakan reformasi.
