Sumbawanews.com,- Amerika Serikat menyampaikan kekhawatiran mendalam setelah China melakukan uji coba peluncuran rudal balistik dengan hulu ledak tiruan di Samudra Pasifik pada Senin, 6 Juli 2026. Washington menilai langkah tersebut sebagai bagian dari modernisasi militer pesat China yang berlangsung tanpa kejelasan, dan meminta Beijing untuk terlibat dalam pembahasan pengendalian senjata nuklir secara lebih substantif. Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, menegaskan bahwa peningkatan kemampuan nuklir China yang cepat dan minim transparansi menjadi perhatian serius bagi kawasan Asia-Pasifik dan komunitas internasional. Pemerintah AS mendesak China untuk menerapkan mekanisme pemberitahuan rutin terkait setiap peluncuran rudal balistik antarbenua.
Uji coba ini terjadi sekitar dua tahun setelah China sebelumnya meluncurkan rudal balistik antarbenua ke perairan dekat Polinesia Prancis—peluncuran pertama yang melintasi perairan internasional dalam lebih dari empat dekade. Sejumlah analis memperingatkan bahwa kemampuan China kini semakin mampu menjangkau wilayah daratan AS. Pemerintah Selandia Baru menyatakan China memberi pemberitahuan kepada negara-negara di Pasifik sekitar dua jam sebelum peluncuran, namun belum jelas apakah AS juga menerima notifikasi serupa. Sementara itu, Pemerintah Filipina mengecam tindakan itu sebagai “unjuk kekuatan militer yang sembrono dan tidak memiliki tujuan damai”, menilai langkah tersebut sebagai provokasi terhadap negara-negara yang menolak ekspansionisme China.
Dalam pernyataannya, Juru Bicara Angkatan Laut China, Wang Xuemeng, membenarkan peluncuran itu sebagai bagian dari latihan militer tahunan rutin dan menegaskan bahwa negara-negara terkait telah diberi informasi sebelumnya. Rudal yang diluncurkan dari kapal selam bertenaga nuklir itu diperkirakan jatuh di sekitar Kepulauan Solomon, wilayah yang sejak 2022 telah menandatangani perjanjian keamanan dengan China—kini tengah ditinjau ulang oleh pemerintahan baru di sana. Sementara itu, kesepakatan nuklir terakhir AS-Rusia, New START, berakhir pada Februari lalu, dan AS terus mendorong agar China bergabung dalam negosiasi pengendalian senjata baru, meski hingga kini belum mendapat respons positif dari Beijing.
