Sumbawanews.com,- Anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, menyoroti lemahnya proses asesmen kesehatan terhadap calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih sebelum mengikuti pelatihan dasar kemiliteran (latsarmil). Ia menilai, jika screening kesehatan dilakukan secara komprehensif, tragedi kematian empat peserta selama pelatihan seharusnya bisa dicegah.
“Misalnya, kasus henti jantung seperti yang dialami Yonanda Muhammad Taufiq, seharusnya bisa terdeteksi sejak awal jika asesmen berjalan optimal,” ujar Hasanuddin saat dihubungi Sabtu, 27 Juni 2026.
Keempat korban—Novia Rahmadhani Sihotang, Anisa Muyassaroh, Yonanda Muhammad Taufiq, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan—meninggal dalam rentang waktu delapan hari, mulai 17 hingga 23 Juni 2026, di empat lokasi pelatihan berbeda di Jakarta, Balikpapan, dan Baturaja. Mereka tewas akibat berbagai sebab medis: henti jantung, heat stroke, dan gagal napas mendadak.
Hasanuddin menekankan, pelatihan militer yang menuntut kekuatan fisik ekstrem—seperti lari jarak jauh, push-up, dan latihan ketahanan di bawah terik matahari—tidak relevan dengan tugas seorang manajer koperasi desa. “Jika tujuannya membentuk pemimpin koperasi yang humanis, sabar, dan mampu melayani masyarakat, maka fokus harus pada pelatihan manajemen, keuangan, dan penguatan organisasi, bukan disiplin militer,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah segera mengevaluasi seluruh prosedur seleksi dan pelaksanaan latsarmil, termasuk menghapus elemen latihan fisik yang tidak sesuai dengan substansi jabatan. “Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menjadi prajurit, lalu menempatkannya sebagai pengelola koperasi. Ini adalah kesalahan logika kebijakan.”
Kementerian Pertahanan, melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen Rico Sirait, membantah adanya kelalaian dalam proses seleksi. Ia menyatakan, semua peserta telah melewati pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat sebelum mengikuti pelatihan. Namun, Rico mengakui bahwa insiden ini memicu evaluasi menyeluruh terhadap sistem seleksi, deteksi dini kondisi medis, dan peningkatan pengawasan kesehatan selama pelatihan.
“Kami akan menelusuri semua peserta yang memiliki keluhan serupa di seluruh satuan pendidikan, serta memperkuat peran tenaga medis di lapangan,” ujar Rico dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Juni 2026.
Insiden ini memicu kekhawatiran luas di masyarakat dan kalangan legislatif. Banyak yang mempertanyakan urgensi memadukan pelatihan militer dalam program pengembangan koperasi desa, yang sejatinya bertujuan membangun ekonomi rakyat melalui pendekatan sipil dan inklusif. Kematian keempat calon manajer itu bukan hanya tragedi kemanusiaan, tapi juga cerminan kegagalan sistem dalam menyesuaikan metode pelatihan dengan realitas kerja di lapangan.
