Sumbawanews.com,- Polisi mengerahkan 4.576 aparat gabungan untuk mengamankan serangkaian aksi unjuk rasa yang berlangsung di empat titik strategis di Jakarta, Rabu (17/6). Aksi yang digelar oleh sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat ini menuntut peninjauan ulang kebijakan ekonomi nasional dan penghentian militerisasi di ranah sipil, di tengah tekanan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Titik-titik utama yang diamankan meliputi kompleks DPR/MPR RI, Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Keuangan, dan kawasan Monas. Di setiap lokasi, aparat dari Polda Metro Jaya, Polres, Polsek, hingga satuan Pelayanan Unjuk Rasa (Yan Unras) Jakarta Pusat bersiaga sejak pagi. Tujuannya jelas: memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu kepentingan publik.
Di Monas, aksi dimulai pukul 10.00 WIB dengan kumpulan massa dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur dan kelompok lainnya berkumpul di Cawan Selatan. Sementara di depan Gedung DPR, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Peduli Indonesia memadati jalur menuju pintu utama, menuntut transparansi anggaran dan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai membebani rakyat kecil.
Pukul 11.00 WIB, massa dari Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia tiba di depan BGN, mengecam kebijakan pangan yang dianggap gagal menjangkau lapisan bawah. Di Kemenkeu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jakarta Selatan menyampaikan orasi menjelang siang, menuntut reformasi fiskal dan pengecualian anggaran militer dari pemotongan belanja sosial.
Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, menekankan bahwa pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis. “Kami mengajak semua pihak untuk tetap patuh pada hukum, menjaga ketertiban, dan menghindari provokasi. Polisi siap berdialog, bukan bentrok,” ujarnya.
Aksi serupa juga terjadi di sejumlah kota besar sejak pekan lalu. Surabaya menjadi lokasi terbaru dengan aksi yang digawangi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya. Sebelumnya, demonstrasi besar tercatat di Bandung, Solo, Medan, hingga Makassar, dengan tuntutan yang nyaris identik: penanganan krisis ekonomi, penghentian kriminalisasi aktivis, dan penolakan terhadap perluasan peran militer dalam urusan sipil.
Kepolisian terus memantau perkembangan aksi secara dinamis. Pengendalian lalu lintas diperketat di sekitar lokasi demo, dan warga diminta menghindari jalur utama yang menjadi rute massa. Hingga berita ini diturunkan, semua aksi berlangsung damai, meski tegang. Tidak ada laporan kekerasan atau penangkapan massal.
Dengan kehadiran ribuan aparat dan koordinasi lintas instansi, pemerintah menegaskan komitmennya terhadap hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat—sekaligus menolak segala bentuk anarkisme yang mengancam stabilitas nasional.
