Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Badan Anggaran DPRD Sumbawa melalui Berlian Rayes, Anggota sekaligus Juru bicara Badan Anggaran DPRD Sumbawa dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbawa, Kamis (29/09) menyampaikan sepuluh usul saran untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Usul saran tersebut dari mencermati hal-hal yang berkembang selama pembahasan berlangsung, dan jawaban Bupati Sumbawa atas pemandangan Fraksi-fraksi Dewan serta memperhatikan perkembangan terakhir pembangunan di daerah.
Dikatakan, Terhadap kondisi fiskal daerah di masa pasca Pandemi Covid-19 dengan semangat pulih lebih cepat bangkit lebih kuat, Badan Anggaran berharap agar memperkuat dan meningkatkan kapasitas fiskal Daerah. Demikian pula terhadap anggaran yang telah tersedia dapat dimaksimalkan pemanfaatannya.
Sektor Pariwisata merupakan salah satu pendongkrak pembangunan daerah dan perekonomian masyarakat, sehingga patut dioptimalkan. Langkah yang perlu dilakukan, yakni program pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan (P3TB). Setelah memetakan potensi wisata yang dimiliki Daerah, maka perlu membangun 4 komponen yang saling terkait untuk mengatasi permasalahan utama pariwisata di Daerah dan mengoptimalkan yang belum tergarap.
Yaitu, meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata berkelanjutan. Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata. Meningkatkan partisipasi lokal dalam perekonomian pariwisata. Dan meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta ke sektor pariwisata.
Kabupaten Sumbawa merupakan Kabupaten terdekat dengan salah satu dari Enam Destinasi Pariwisata Prioritas yakni Pulau Lombok, maka mempersiapkan sumber daya manusia pariwisata yang kompeten adalah PR Daerah. Terlebih dengan telah ditetapkannya Kabupaten Sumbawa sebagai tuan Rumah perhelatan event Internasional semacam MXGP (beberapa waktu yang lalu), maupun Sail Yact Rally. Badan Anggaran menyarankan untuk lebih mempersiapakan secara teknis penyelenggaraan event internasional tersebut baik pengembangan infrastruktur, aksesibilitas, amenitas, dan SDM sehingga dapat maksimal dalam mendatangkan Pendapatan Asli Daerah.
Terhadap maksimalisasi PAD melalui optimalisasi sumber pendapatan yang ada dan secara bersamaan menekan kebocoran atau meningkatkan efisiensi dalam pemungutannya. Badan Anggaran mengapresiasi kerjasama dengan Bank BNI dan Kantor Pertanahan Nasional/ATR Sumbawa Sumbawa untuk memanfaatkan teknologi dalam pemadupadanan data obyek pajak dan efisiensi sistem pengumpulan pajak daerah akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber PAD yang ada.
Demikian pula Badan Anggaran mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin dengan baik dengan PT BANK NTB Syariah yang telah melakukan MoU untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk pinjaman untuk pembiayaan pembangunan daerah.
Terkait percepatan pembangunan infrastruktur, Badan Anggaran berharap pemerintah daerah dapat melakukan terobosan melalui perkuatan Sinergi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pembiayaan Investasi Non-APBD/APBD (PINA)
Terkait bantuan sosial yang digulirkan, Badan Anggaran menyarankan agar mekanisme penyaluran sesuai dengan sasaran yang ditetapkan sehingga hajat untuk pengendalian dan pemulihan dampak pandemi. Badan Anggaran menyetujui pengalokasian belanja 2% (dua persen) dari dana transfer umum untuk perlindungan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi dan penting pula afirmasi bangga buatan Indonesia dengan penggunaan produk lokal sehingga pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dapat tercapai.
Terkait dengan penciptaan lapangan kerja, Badan Anggaran berharap Pemerintah Daerah dapat membangun akses dengan Perusahaan besar seperti perusahaan tambang agar memprioritaskan tenaga lokal yang memiliki kompetensi dan juga skill.
Badan Anggaran mengapresiasi capaian Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi Kementrian PAN RB terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah yang telah berhasil mendapat predikat baik, pada tahun 2021. Tentunya hasil evaluasi tersebut menjadi Motivasi dan acuan untuk dapat terus meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Sehubungan dengan adanya penghapusan tenaga kontrak pada Tahun 2023, Badan Anggaran mendorong pemetaan dan pendataan terhadap seluruh pegawai Non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah dan hasilnya segera disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional.
Terkait dengan permasalahan kelangkaan Gas LPG (Gas Elpiji) Tabung 3 Kg di Kabupaten Sumbawa, Badan Anggaran mengharapkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan tataniaga dan regulasinya.
Sebagaimana harapan masyarakat, akan terjaminnya ketersediaan Gas Elpiji 3 Kg dan harganya juga terjangkau. Demikian pula antisipasi kekurangan air bersih, air minum di kecamatan-kecamatan.
Badan Anggaran juga mendorong Perumdam Batulanteh untuk memperbaiki sumber air baku yang ada maupun kerusakan pipa transmisi ataupun pipa distribusi yang bocor, juga mengatasi gangguan-gangguan teknis di intake termasuk rehabilitasi Broncaptering Ai Rimas di Perumdam Cabang Alas Barat, Rehabilitasi Intake Marente Perumdam Cabang Alas, rehabilitasi Broncaptering Jaran Pusang Muir Perumdam Cabang Maronge, rehabilitasi Broncaptering Langkayam Selante Perumdam Cabang Plampang dan Rehabilitasi Broncaptering Buas Jotang Perumdam Cabang Empang.
Badan Anggaran sangat memahami dan berusaha kuat bahwa Pemenuhan Air Bersih adalah hak dasar dan salah satu kebutuhan utama masyarakat kita yang wajib kita upayakan secara maksimal pemenuhannya. (Using)
