Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Stabilitas harga dan ketersediaan pasokan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Rakor yang dibuka Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, S.E., M.I.P., berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT, Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Sabtu (22/8/2026).
Turut hadir Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, kepala perangkat daerah Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa, jajaran Perum Bulog, Pertamina, Badan Pusat Statistik (BPS), para pelaku distribusi dan perdagangan, serta seluruh anggota TPID.
Baca Juga:Â Wagub Launching “Basamula”, Bupati: Bukan Pesaing
Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi pasar, mendengarkan persoalan pedagang, serta memastikan ketersediaan dan kelancaran pasokan komoditas. Hasil peninjauan kemudian menjadi bahan pembahasan dalam rapat koordinasi untuk menentukan langkah bersama dalam menjaga stabilitas harga.
Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. menyampaikan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pembacaan data, tetapi harus diikuti dengan melihat kondisi nyata di lapangan dan memastikan setiap persoalan segera ditindaklanjuti.
“Data kita baca, lapangan kita lihat, masalah kita petakan, dan solusi kita kerjakan bersama. Inilah cara kerja pengendalian inflasi yang kita butuhkan,” tegasnya.
Bupati menyampaikan, inflasi Kabupaten Sumbawa pada Juli 2026 tercatat 2,50 persen, turun dari 2,85 persen pada Juni dan menjadi yang terendah di antara daerah cakupan IHK NTB. Secara bulanan, Sumbawa mengalami deflasi 0,37 persen. Capaian tersebut, menurutnya, patut disyukuri sekaligus menjadi dorongan untuk terus memperkuat langkah antisipatif.
“Jangan jadikan angka 2,50 persen sebagai alasan untuk beristirahat. Jadikan angka itu sebagai alasan untuk bekerja lebih baik,” ujarnya.
Menurutnya, pengendalian inflasi harus dilakukan secara antisipatif dengan memantau produksi, pasokan, distribusi, dan harga sejak dini. Keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen juga harus dijaga agar petani mendapat harga layak dan masyarakat memperoleh harga terjangkau.
Bupati juga menegaskan, hasil rakor tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif. Setiap persoalan harus memiliki penanggung jawab, langkah konkret, serta target dan waktu tindak lanjut yang jelas.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri, S.E., M.I.P. menyampaikan bahwa Pulau Sumbawa memiliki potensi besar melalui beragam komoditas yang dapat diproduksi dan dikembangkan. Potensi tersebut perlu didukung infrastruktur yang memadai untuk memperkuat produktivitas, kelancaran distribusi, sekaligus menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
la menjelaskan, rakor TPID di Sumbawa menjadi momentum untuk memastikan seluruh mata rantai kebutuhan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Meski data inflasi Juli menunjukkan tidak ada komoditas di Sumbawa yang menjadi penyumbang utama inflasi secara langsung, kewaspadaan tetap diperlukan. Terlebih menjelang hari-hari besar, ketersediaan pasokan dan kesiapan distributor harus dipastikan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan gejolak harga dapat diantisipasi sejak awal.
Wakil Gubernur juga menyoroti persoalan distribusi LPG yang perlu dibahas lebih lanjut agar penyalurannya dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. la berharap forum TPID menjadi ruang bersama untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
“Kita berharap melalui forum ini berbagai permasalahan yang ada dapat kita pecahkan bersama,” ujarnya.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bersama TPID Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Forum ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk menjaga ketersediaan pasokan, stabilitas harga, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sinergi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan potensi produksi pangan yang besar dan jejaring kerja sama yang semakin kuat, pengendalian inflasi diarahkan menjadi kerja bersama yang bergerak dari data, lapangan hingga tindakan nyata. (Using)
