Jakarta-Pandemi Covid-19 yang hingga kini masih melanda dunia termasuk Indonesia, sangat memukul sektor industri. Kementerian Perindustrian mencatat ada 10 sektor industri yang terpukul akibat pandemi. Jumlah tersebut mewakili 60 persen dari total industri di Indonesia.
Sejumlah kontrak industri diketahui mengalami penundaan pembayaran hingga pembatalan pesanan akibat pandemi. Selain itu, ada penurunan utilisasi pabrik karena jatuhnya permintaan produk industri. Industri juga terpukul harga bahan baku dan penolong yang naik lantaran keterbatasan akses kepada negara importir serta kesulitan transportasi logistik akibat berkurangnya moda.
Karena kondisi yang masih terpuruk inilah sektor industri meminta agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersedia memberikan waktu lagi kepada mereka untuk berbenah diri sambil menjalankan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) secara bertahap hingga 2025. Apalagi biaya yang dibutuhkan industri untuk itu tidaklah kecil. Angkanya bisa mencapai triliunan rupiah. Sebuah hal yang mustahil untuk bisa dipenuhi hingga tahun 2023 sesuai waktu yang ditetapkan Kemenhub untuk industri harus melaksanakan kebijakan Zero ODOL ini sepenuhnya.
Fredy Agung Prabowo dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mengutarakan, sesuai kalkulasi akan ada kenaikan biaya logistik di industri semen sebesar 50-60 persen. Itu disebabkan dampak zero ODOL dari sisi overload-nya bukan overdimension-nya. Sebagai gambaran, kalau misalnya trucking yang sekarang ini bisa muat 30 ton, dengan menerapkan Zero ODOL itu paling cuma muat 16 ton. “Itu kan cukup besar pengurangannya. Artinya, dengan volume yang sama, kita butuh armada yang banyak dan itu membutuhkan investasi yang sangat besar,” ujarnya.
Kondisi serupa juga dialami indsutri kelapa sawit. Agung Wibowo dari Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit (GAPKI). Menurutnya, ongkos angkut kelapa sawit atau CPO berpotensi meningkat hingga dua kali lipat atau setara dengan Rp 32 triliun per tahun dengan diterapkannya kebijakan Zero ODOL ini. Dikatakan, kebijakan ini juga akan berdampak kepada peremajaan truk yang mencapai sekitar 14.628 unit/tahun (untuk truk yang berumur 10 tahun), dengan potensi budget yang dibutuhkan sejumlah Rp10 triliun.
“Untuk itu, kami perlu mempersiapkan dana besar untuk kebutuhan investasi tambahan untuk modifikasi dan operasional,” katanya.
Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, juga mengutarakan dari hasil kajian yang dilakukan terhadap penerapan Zero ODOL ini, ada peningkatan kebutuhan armada truk baru sebanyak 11.800 unit untuk memenuhi kebutuhan industri keramik dan itu membutuhkan penambahan dana yang besar. “Secara tidak langsung akan menyebabkan biaya pengangkutan naik drastis sebesar 240 persen,” tuturnya.
Karenanya, Asaki meminta atensi dan dukungan pemerintah agar penerapan Zero ODOL ini bisa dikaji ulang kembali berkaitan Jumlah Berat Diijinkan (JBI Truk). Hal itu karena actual muat saat ini dibanding muatan JBI ODOL selisihnya sangat jauh dan mengingat industri masih terpuruk akibat pandemi Covid-19. “Jadi, seyogianya penerapan Zero ODOL bisa ditunda sampai tahun 2025 setelah perekonomian nasional kembali pulih dan daya saing industri membaik,” ujarnya.
Boycke Garda Aria dari Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI) juga menyampaikan kebijakan Zero ODOL ini menjadi tantangan bagi industri pupuk yang juga harus menyediakan investasi yang besar untuk penyediaan truk. “Zero ODOL ini akan menyebabkan jumlah rit juga naik 100 persen. Kalau dulu itu bisa dilayani 1000 truk, sekarang jadi 2000 truk. Itu butuh dana yang sangat besar. Sementara investor-investor juga belum tentu bisa mengakomodir pembelian sebanyak itu. Ini menjadi tantangan tersendiri,” ucapnya.
Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Aryan Warga, bahkan menyampaikan dengan penerapan kebijakan Zero ODOL ini akan ada penambahan 765 ribu truk, baik ukuran small, medium, dan besar yang harus dipersiapkan indsutri pulp dan kertas. “Terjadi peningkatan yang cukup besar. Dan pada tahun 2025 bahkan kita perkirakan bisa mencapai satu juta truk. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah industri otomotif bisa menyiapkannya,” katanya
