Sumbawanews.com,- Pemimpin Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara menandatangani kesepakatan bersama di Cardiff pada Senin, 14 September 2026, yang secara simbolis menantang keutuhan United Kingdom. Mereka—Menteri Pertama Wales Rhun ap Iorwerth, Menteri Pertama Skotlandia John Swinney, Pemimpin Sinn Fein Mary Lou McDonald, dan Menteri Pertama Irlandia Utara Michelle O’Neill—menyatakan bahwa masa depan ketiga wilayah tersebut berada dalam Uni Eropa dan mendesak pemerintah Inggris bersiap menghadapi perubahan konstitusional. Pernyataan ini disampaikan dalam nota kesepahaman yang menyebut era Westminster akan segera berakhir.
Ketiganya, yang semuanya berasal dari partai pendukung kemerdekaan atau penyatuan dengan Republik Irlandia, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan tindakan resmi pemerintah, melainkan langkah politik sebagai perwakilan wilayah. Skotlandia dan Wales kini dipimpin oleh tokoh nasionalis, sementara Irlandia Utara dikuasai oleh partai yang mendukung penyatuan dengan Republik Irlandia—suatu perubahan signifikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah pusat di London, yang dipimpin Perdana Menteri Andy Burnham, menanggapi dengan menegaskan komitmennya mempertahankan persatuan UK dan memprioritaskan penekanan biaya hidup daripada isu konstitusional.
Meski tidak memiliki kekuatan hukum, pertemuan ini dianggap bersejarah secara simbolis. Analis menyebut koordinasi rutin antar ketiga wilayah justru berpotensi memperkuat tekanan politik terhadap pemerintah pusat. Swinney terus mendorong referendum kemerdekaan Skotlandia, sementara O’Neill menyerukan referendum mengenai masa depan Irlandia Utara. Burnham sebelumnya menyatakan akan mengizinkan referendum jika ada “konsensus jelas,” namun kemudian menolak permintaan Swinney. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa jam sebelumnya menyatakan keinginannya melihat Irlandia bersatu kembali, menambah dinamika politik di wilayah itu.
Pulau Irlandia terbelah sejak lebih dari satu abad lalu, dan perjanjian Good Friday 1998 menetapkan bahwa penyatuan Irlandia hanya bisa terjadi jika mayoritas penduduk Irlandia Utara mendukungnya melalui referendum—syarat yang hingga kini belum terpenuhi. Pemerintah UK dan Republik Irlandia sama-sama menegaskan bahwa kondisi itu belum tercapai. Di Wales, ap Iorwerth belum menetapkan jadwal referendum kemerdekaan. Sementara itu, wakil O’Neill dari Democratic Unionist Party menuduhnya memanfaatkan jabatan untuk agenda politik, tetapi O’Neill membantah, menyatakan bahwa ia bertindak sebagai Menteri Pertama Irlandia Utara dalam menghadapi perubahan bersejarah yang sedang terjadi.
