Sumbawanews.com,- Kepala Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah meninjau ulang sejumlah target dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, menyusul realitas ekonomi terkini yang dinilai sudah mendekati ambang batas. Dalam sidang Banggar, ia menegaskan bahwa belanja negara yang mencapai Rp4.097,2 triliun harus diimbangi dengan target yang lebih ambisius dan terukur, terutama dalam pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan penyerapan tenaga kerja. Target pertumbuhan 6 persen, rasio gini 0,362–0,367, dan tingkat pengangguran 4,30–4,87 persen pun disorot karena dianggap belum mencerminkan kemajuan nyata.
Said menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen masih bisa dinaikkan, sementara batas atas rasio gini perlu diturunkan untuk menunjukkan komitmen terhadap pemerataan ekonomi. Ia juga mempertanyakan target tingkat pengangguran yang terlalu lebar, serta target proporsi tenaga kerja formal sebesar 40,8 persen yang dinilai terlalu minim mengingat capaian Mei 2026 sudah mencapai 40,7 persen. Selain itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi penurunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Rp575 triliun pada 2026 menjadi Rp517,4 triliun pada 2027, mengingat perbaikan tata kelola sumber daya alam bisa menjaga penerimaan tetap tinggi.
Banggar juga menekankan pentingnya validasi data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), karena kekeliruan dalam klasifikasi desil kesejahteraan berpotensi mengecualikan kelompok miskin dari bantuan sosial. Said meminta Badan Pusat Statistik segera melakukan audit ulang agar kebijakan berbasis data tidak salah sasaran. Di sisi fiskal, ia mendesak pemerintah menjaga defisit APBN 2027 pada level 2,4 persen sebagai bagian dari transisi menuju anggaran berimbang, sekaligus menekan rasio beban utang yang dinilai sudah tinggi. Ia menegaskan, kenaikan penerimaan pajak harus berasal dari pertumbuhan ekonomi alami, bukan kebijakan pemajakan baru yang membebani masyarakat.
Said juga menyoroti asumsi nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS yang masih realistis, namun menekankan perlunya narasi kebijakan moneter yang jelas dari pemerintah, terutama menghadapi tekanan dari kebijakan nilai tukar China dan kekuatan dolar AS. Ia menekankan bahwa tanpa arah kebijakan yang terang, Bank Indonesia akan kesulitan menjalankan operasi moneter secara efektif.
